Network
JURNAL SOREANG - Program vaksinasi Covid 19 di bawah koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang dimulai sejak 13 Januari 2021 dinilai berjalan lamban. Hingga saat ini, jumlah penduduk yang telah menerima vaksinasi Covid 19 masih jauh dari harapan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang meminta pemerintah melakukan re-evaluasi terhadap program vaksinasi Covid 19 yang sudah berlangsung selama hampir tujuh bulan ini.
Untuk mendorong percepatan vaksinasi yang merata, Junimart menyarankan agar program ini sebaiknya dialihkan dan diberikan tanggung jawabnya kepada Kepolisian RI.
"Saran saya, sebaiknya tanggung jawab program vaksinasi ini diberikan ke Polri saja sebagai pelaksana atau eksekutor. Jangan lagi pemerintah provinsi," ucap Junimart, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Jumat, 6 Agustus 2021.
Terlebih lagi, tambahnya, saat ini sejumlah pemda mengeluhkan berbagai kendala yang dihadapi dalam percepatan vaksinasi COVID-19 di daerahnya masing-masing.
Seperti kekhawatiran akan penggunaan anggaran termasuk role refocusing, kendala ketersediaan stok vaksin dari pemerintahan pusat karena sistem data stok vaksin yang tidak valid, masih adanya keengganan warga untuk divaksin, dan kendala nonteknis lainnya.
"Artinya, pemerintah pusat harus segera melakukan re-evaluasi mulai dari pengadaan, pendistribusian, dan petugas pelaksana vaksin yang bertanggung jawab di lapangan," ungkap politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Baca Juga: Dukung Percepatan Vaksinasi, LDII Jabar dan Klinik Medika Vaksinasi 1.500 Warga
Dia menilai, dengan perubahan strategi melalui pengalihan penyelenggaraan vaksinasi kepada Polri, pendistribusian vaksin di daerah pasti akan jauh lebih tertib dan tepat sasaran dibandingkan dengan yang terjadi selama ini, serta lebih aman dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan vaksin.
