Network
Dana tersebut kemudian disalurkan pemerintah pusat ke setiap pemerintah daerah.
Puan menilai, realisasi pencairan insentif nakes hingga 20 Juli 2021 disebut masih sangat minim dibandingkan dengan tahun lalu.
Baca Juga: 7 Yayasan yang Didirikan Soeharto, Salah Satunya Supersemar
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menyebut ada 848.885 nakes yang menerima insentif terkait penanganan Covid-19 pada tahun 2020 lalu.
Sementara di tahun 2021 ini, baru 50.849 nakes yang tercatat telah menerima dana intensif dengan nominal keseluruhan Rp245,01 miliar dari BOK.
“Sementara, insentif dari DAU/DBH baru tersalurkan ke 23.991 nakes dengan nominal Rp1,79 trilliun dari alokasi Rp8,1 triliun, hingga 20 Juli 2021. Itu timpang sekali. Pemerintah daerah harus lebih gesit dan peduli lagi menyelesaikan persoalan pencairan insentif untuk nakes,” tutur Puan terkait pernyataan Menkei Sri Mulyani.
Baca Juga: Lingkaran Bisnis Keluarga Soeharto, Dari Ibu Tien hingga Mbak Tutut
Kendati demikian, Puan tetao mengapresiasi langkah Menteri Dalam Negeri langsung menegur kepala daerah karena dinilai tidak bksa menggunakan kebijakan realokasi anggaran dengan baik, termasuk untuk membayarkan insentif nakes.
Puan kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih sigap dalam melaksanakan mandat realokasi anggaran sebelum menerima teguran dari pemerintah pusat.
“Realokasi anggaran dan kebijakan harus berpijak pada hati, melihat kondisi rakyat dan nakes yang berhadapan langsung dengan pandemi Covid-19. Jangan tunggu ditegur baru ada perbaikan realisasi pencairan anggaran termasuk untuk insentif nakes ini,” tehas Puan Maharani.
