Network
JURNAL SOREANG – Kasus suap ekspor benih lobster yang menyeret mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ikut disorot oleh Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar.
Ia menilai jika KPK dianggap kurang tegas terhadap terdakwa Edhy Prabowo.“KPK memberi tuntutan yang tergolong ringan kepada koruptor,” kata Abdul Fickar dilansir dari ANTARA pada Kamis, 15 Juli 2021.
Sebagai informasi, Edhy Prabowo akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis, 15 Juli 2021.
Baca Juga: Video Kelakuan Menteri Presiden Jokowi Cengengesan di Amerika Dihujat, Netizen: Ga Ada Akhlak
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Edhy Prabowo dengan tuntutan hukuman penjara lima tahun dan denda sebesar Rp400 juta subsider. Serta 6 bulan kurungan ditambah dengan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp9.687.447.219 dan 77 ribu dolar AS subsider 2 tahun penjara.
Selain itu, jaksa juga meminta pencabutan hak politik Edhy Prabowo, sehingga Edhy Prabowo tak dapat dipilih sebagai pejabat publik selama empat tahun kedepan setelah dinyatakan bebas dari penjara.
Abdul menambahkan untuk tahanan setingkat menteri seharusnya dihukum seberat-beratnya supaya mendapat efek jera dari tindakan yang dilakukannya.
Baca Juga: PPKM Darurat, Dr. Tirta Minta Liga 1 dan 2 Tetap Digelar: Jika Sinetron Boleh, Bola Juga Boleh
Terdakwa diduga menerima suap soal pemberian izin budi daya dan ekspor benih benur lobsyer (BBL) sebesar 77 ribu dolar AS dan 24,62 miliar rupiah.
Sehingga jumlahnya mencapai sekitar 25,75 miliar rupiah. Nominal tersebut berasal dari sejumlah pengusaha pengekspor BBL.
