Network
JURNAL SOREANG - Kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 yang dikeluarkan pemerintah mendapat perhatian tersendiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin menilai, pemerintah bersikap inkonsisten dan jauh dari rasa keadilan dalam memutuskan kebijakan tersebut.
Mengingat di satu sisi pemerintah melarang untuk mudik, namun memberikan karpet merah untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China meski masih dalam masa pandemi Covid-19.
Baca Juga: Gawat! Data Pribadi 279 Juta Penduduk Indonesia Diduga Bocor
"Kebijakan inkonsisten dan tidak adil ini tatkala pemerintah mengatakan dengan tegas bahwa mudik adalah kebijakan politik negara. Namun mengapa di saat bersamaan muncul banyak sekali warga negara asing yang justru menyerbu Indonesia meski masih dalam kondisi pandemi Covid-19?" kata Alifuddin dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, sebagaimana dikutip dari laman dpr.go.id yang diunggah pada Kamis, 20 Mei 2021.
Alifuddin melanjutkan, kebijakan peniadaan mudik tersebut dinilai membuat rakyat merasa sakit hati karena ternyata pemerintah memberikan keleluasaan bagi TKA untuk masuk ke Indonesia.
Politisi dari Fraksi PKS ini menyayangkan sikap pemerintah yang seharusnya mencontoh perlakuan tegas dunia internasional terhadap masuknya WNA sebagai suatu upaya mitigasi pandemi Covid-19 di negaranya masing-masing.
Kelonggaran masuknya TKA ke Indonesia dari sudut kesehatan, menurut Alifuddin, bertentangan dengan semangat pencegahan Covid-19 karena bukan tidak mungkin akan menjadi klaster baru, bahkan bisa menyebarkan varian baru Covid-19 karena di antara WNA tersebut ditemukan beberapa kasus positif corona.
Baca Juga: Penasaran? Menko Airlangga Punya Sebutan Khusus Bagi Penerima Kartu Prakerja
