Network
JURNAL SOREANG- Pemkab Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan pemerintah pusat segera menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto karena sejak dibangun puluhan tahun lalu saat era Presiden SBY sampai sekarang kondisinya mangkrak.
Pemkab Kulon Progo mendesak supaya pelabuhan dapat dimanfaatkan nelayan dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Wakil Bupati Kulon Progo, Fajar Gegana di Kulon Progo mengatakan, dengan kunjungan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Pelabuhan Tanjung Adikarto , menjadi harapan baru untuk penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto.
Baca Juga: Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil 13 Januari 2021, Saatnya Lindungi Anak Buah Kapal
"Pemerintah pusat akan melakukan kajian guna mencari solusi untuk masalah tersebut. Untuk saat ini ada dua hal yang telah diajukan, yakni manajemen sedimentasi dan penambahan panjang breakwater (pemecah ombak) di sepanjang pantai," ujarnya dilansir dari ANTARA, Minggu 14 Maret 2021.
Pemkab Kulon Progo pada prinsipnya dan apa pun keputusan pemerintah pusat akan menerima kelanjutan proyek yang sudah menelan dana Rp450 miliar itu.
"Apakah menambah panjang breakwater atau manajemen sedimentasi, kami akan mengikuti. Hal utama adalah pelabuhan dapat beroperasi," katanya.
Baca Juga: DPR Prihatin, Sekitar 60 persen dari 17 Ribu Nelayan Sukabumi Hidup di Bawah Garis Kemiskinan.
Ia mengatakan ada beberapa hal yang direncanakan oleh pihaknya apabila pelabuhan tersebut sudah beroperasi nantinya. Salah satu yang paling utama adalah sebagai kawasan pengolahan hasil perikanan bagi nelayan setempat.
