Network
JURNAL SOREANG- Anggota komisi IV DPR RI, drh. H. Slamet mengatakan, sekitar 60 persen dari 17.000 nelayan Sukabumi hidup di bawah garis kemiskinan.
Dia juga menyoroti kinerja para pejabat di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) khususnya Unit Pelayanan Teknis (UPT) KKP yang sebatas kerjakan rutinitas.
UPT KKP terutama yang ada di Sukabumi kurang proaktif dalam memberdayakan potensi perikanan dan kelautan yang ada di Sukabumi.
“Kita dapat mengambil gambaran, semisal BBPBAT atau Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar di Sukabumi. Sebagaimana Permen no.23/KP/2017 pasal 18, lembaga ini belum optimal yang terlihat masih kurang menjalankan fungsi penyuluhan yang proaktif. Kerap kali hanya menunggu didatangi petani atau Pemda. Tidak memiliki target yang terus ditingkatkan untuk memberdayakan potensi dan produktivitas petani budidaya yang ada di Kota dan Kabupaten Sukabumi,” ujar Slamet kepada media, Jumat, 8 Januari 2021.
Baca Juga: Anggaran Pengadaan Vaksin Rp60 triliun, Erick Thohir dan Budi Gunadi Sadikin Konsultasi ke KPK
Politisi PKS ini mengatakan, tumbuh kembang kinerja lembaga milik pemerintah ini, dapat dilihat baik melalui penyuluhan maupun pengembangan infrastrukturnya.
Menurut Legislator asal Sukabumi ini, pihaknya pesimistis produktivitas perikanan bisa menjanjikan apabila BBPBAT tidak proaktif mengundang petani untuk mendapatkan informasi, edukasi dan penyuluhan.
"Karena Ilmu pengetahuan terus berkembang, sehingga setiap saat perlu update. Bila inisiatif ini tidak dari lembaga pemerintah, sangat sulit para petani budidaya perikanan akan berkembang," katanya.
Baca Juga: Mantul, Universitas Ini Buat Alat Feeder Pakan Ikan Otomatis
