Network
JURNAL SOREANG- Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin sangat menyayangkan, pada kebijakan refocusing anggaran di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan yang 67 persennya terjadi pemotongan pada program pengelolaan hutan berkelanjutan.
Dari Rp519 miliar pemotongan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang direncanakan untuk pembelian vaksin.
"Refocusing dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga perlu dilakukan untuk mendukung alokasi anggaran program vaksinasi secara nasional dan penanganan pandemi Covid-19, namun proporsinya terlalu besar pada program pengelolaan hutan berkelanjutan yang dipotong sebesar Rp349 miliar," kata Andi Akmal dalam pernyataannya, Selasa,2 Februari 2021.
Dia menambahkan, Menteri Keuangan telah menyampaikan surat nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal refocusing dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran untuk penanggulangan Covid-19.
"Namun sebaran pemotongan program kan mestinya tiap kementerian memiliki kebijakan proporsinya. Mestinya KLHK jangan terlalu mencolok pemotongan pada program pengelolaan hutan ini," kata Akmal, anggota FPKS ini.
Akmal menyayangkan program yang dipotong adalah terkait dengan hutan berkelanjutan.
Baca Juga: Kebakaran Hutan dan Lahan Menurun Drastis di Tahun 2020
"Padahal program ini seharusnya menjadi program unggulan KLHK, di tengah rusaknya ekosistem dan ketidakpastian pengelolaan sumber daya hutan," katanya.
Refocussing terhadap anggaran KLHK cukup besar bila dibandingkan dengan mitra komisi IV lainnya seperti KKP yaitu sebesar Rp150 miliar. "Pemotongan program pengelolaan hutan lebih besar dari pemotongan satu kementerian di KKP," keluh Akmal.
Dia menyatakan, tidak kurang dari 23 juta hektar hutan Indonesia mengalami kerusakan dan beralih fungsi selama periode tahun 2000 hingga 2017. Hutan di Kalimantan berkurang lebih dari 8 juta hektar, hutan di Sumatera 6 juta hektar dan pulau jawa tersisa 1 juta hektar hutannya.
Baca Juga: Kawasan Hutan Bisa untuk Pembangunan 'Food Estate' Termasuk Hutan Lindung
Anggota Komisi IV di DPR ini mengatakan, keadaan lingkungan yang berubah secara simultan dari tahun ke tahun ini akan menjadi bom waktu bencana alam.
"Banjir yang terjadi saat ini adalah awal mula peringatan bagi negara ini. Karena bencana lebih besar seperti perubahan Iklim yang diikuti bencana-bencana lain akan menanti di masa yang akan datang," katanya.***
