Network
Seharusnya UPT KKP, kata Slamet, proaktif dan memiliki target yang terus meningkat terkait jumlah pembudidaya dan produktifitas budidaya ikan darat yang ada di kota dan kabupaten Sukabumi.
"Termasuk bantuan infrastruktur yang dibutuhkan sehingga keberadaannya dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. BBPBAT. Tidak hanya sebatas keberhasilan riset di kolam terbatas saja,” urainya menambahkan.
Selain itu, sambung Slamet, PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Pelabuhan Ratu keberadaannya juga masih kurang dirasakan oleh nelayan lokal baik dari sisi bimtek peningkatan produktifitas nelayan lokal maupun bantuan yang dibutuhkan.
Baca Juga: Di MK Hanya 25 Permohonan Memenuhi Syarat Ambang Batas Perselisihan Pilkada
”Nelayan Pelabuhan Ratu masih bergantung pada permodalan dari tengkulak dan bakul ikan ketika ingin melaut sehingga hasil yang diperoleh sangat kecil untuk bisa menjadikan mereka sejahtera,” tutur Slamet.
Slamet meminta pemerintah pusat, agar dapat cepat turun tangan menangani persoalan ini sebelum menjadi masalah yang lebih akut. Dengan cepatnya perbaikan-perbaikan, diharapkan ke depannya hal-hal yang masih kurang mendapatkan solusi dan perhatian dari pemerintah.
Legislator asal Sukabumi ini mengatakan, kebutuhan nelayan untuk melaut mereka tidak besar bila Pelabuhan Perikanan Nusantara mau memberikan perhatian.
"Paling tidak itu merupakan tanggung jawab sosial (CSR) atas keberadaan mereka di sana," katanya.
Baca Juga: Inna Lillahi, Jelang PSBB Bandung Raya, Wali Kota Bandung Oded M Danial Positif Covid-19
Slamet memperkirakan, sekitar 60 persen dari 17.000 nelayan Sukabumi hidup di bawah garis kemiskinan.
"Itu artinya produktifitas nelayan masih bermasalah.Saya berharap, pemerintah melalui KKP dapat mengurai dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Ini adalah tantangan bagi Menteri KKP yang baru dalam meningkatkan produktifitas nelayan dan ujungnya pada realisasi peningkatan kesejahteraan nelayan,” katanya.***
