Network
JURNAL SOREANG - Dampak pandemi COVID-19, Pemerintah berencana menerapakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa - Bali mulai 11-25 Januari 2021 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, mengatakan keberatan kalau di Kota Surabaya diberlakukan PSBB. Sebab, kasus Covid-19 sudah menurun.
Oleh karena itu, pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Kota Surabaya tidak masuk Daerah yang di PSBB.
Baca Juga: Jangan Panik, PSBB Ekonomi Tetap Berjalan. Ini Penjelasan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Menurut Whisnu, pihaknya merasa keberatan kalau diterapkan PSBB. Sebab, dalam beberapa hari ini ada penurunan angka kasus, pasca kenaikan angka di momen liburan Natal dan tahun baru (Nataru) beberapa waktu lalu.
"Sementara di wilayah Jawa Timur ada empat kabupaten kota yang zona merah tidak diterapkan PSBB. Itu tadi saya protes," kata Whisnu dilansir ANTARA, Kamis 7 Januari 2021.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 11-25 Januari 2020 akan berlaku di DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di enam provinsi yang masuk wilayah berisiko tinggi penyebaran COVID-19. Dari 23 kabupaten/kota tersebut untuk Jatim, yakni Malang Raya dan Surabaya Raya.
Baca Juga: MUI Akan Tentukan Kehalalan Vaksin Sinovac Pada Jumat Besok, 8 Januari 2021
Whisnu menjelaskan apabila dilakukan PSBB di Jatim, secara menyeluruh kabupaten/kota di Jatim juga harus menerapkan, itu yang akan disepakati oleh semua pihak. Namun, jika peraturan ini parsial justru di wilayah yang cenderung membaik beberapa hari ini, kemudian diterapkan aturan tersebut, yang dikhawatirkan adalah banyaknya pasien dari luar kota yang dilimpahkan.
