Network
Fikri mencontohkan soal rekrutmen P3K khususnya dari honorer K2, yang telah diterima 34.000 orang, ternyata Pemda hanya mengusulkan 31.000 orang sehingga itulah formasi yang disediakan oleh Kemenpan RB .“Artinya ada masalah dengan 3.000 orang yang sudah lulus, tapi tidak diusulkan Pemda,” katanya.
Fikri juga mendesak adanya komunikasi intensif antara Kemendikbud, Kemenpan RB, Kemenkeu dan Badan Kepegawaian Negara. “Sehingga akan muncul formasi ideal yang realistis sesuai kemampuan keuangan negara dalam rekrutmen guru . Berapa CPNS dan berapa P3K yang dibutuhkan?” ujarnya.
Baca Juga: Bupati Bandung Terpilih Janji Wujudkan 75 Rencana Aksi di Kampanye. Insentif Guru Ngaji Rp 500 Ribu
Fikri mengingatkan soal rekomendasi Komisi X DPR RI untuk mengatasi problematika tentang guru sebelumnya. “Guru harus memiliki kejelasan status, kejelasan kesejahteraan dan kejelasan jaminan sosialnya, baru kita akan berbicara tentang mutu guru ke depan harus memiliki kompetensi dan skill apa saja,” urainya.
Menurutnya, selama tidak ada tiga kejelasan soal guru tersebut, yakni kejelasan status, kejelasan kesejahteraan, dan jaminan sosialnya,
“TIdak usah bicara dulu soal tuntutan guru harus punya mutu, kompetensi, dan skill, tidak usah juga soal target Pendidikan kita yang berkualitas, jauh panggang dari api,” ujar abggota FPKS ini.***
