Network
JURNAL SOREANG - Kementerian Sosial berencana akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) diawal Januari 2020.
Terkait hal tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini diharapkan bisa membangun koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Apalagi bansos tersebut akan mulai disalurkan pada pekan pertama Januari 2021.
"Belum ada komunikasi dengan Bu Risma. Akan tetapi, kami akan komunikasikan dengan Bu Risma agar program bagi masyarakat terdampak COVID-19 itu baik dan dipastikan benar-benar sampai kepada yang berhak tanpa kurang sedikit pun," kata kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers Kinerja KPK 2020 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020.
Baca Juga: Polisi Akan Tutup Jalur Puncak-Cianjur
Alexander mengaku akan berkoordinasi dengan Risma.
"Kami akan melanjutkan koordinasinya Bu Risma yang juga telah mengubah sembako jadi berbentuk tunai agar bisa langsung kepada penerimanya karena saya rasa sudah diketahui bersama bahwa kualitas sembako kemarin ada laporan tidak sesuai dengan nilai yang ditetapkan pemerintah," katanya seperti dilansirkan Antara.
Alexander berharap, dengan berubahnya bansos sembako menjadi tunai tidak ada pengurangan dari sisi kualitas maupun target penerima bansos tersebut.
Baca Juga: Ini Permintaan Petani kepada Bupati Bandung Terpilih Kang DS
Sementara itu hingga 18 Desember 2020, total keluhan yang disampaikan oleh masyarakat ke KPK melalui fitur JAGA Bansos mencapai 2.129 laporan dengan beragam jenis bantuan sosial.
JAGA Bansos dapat diakses melalui aplikasi mobile dengan mengunduh di Play Store dan Apps Store maupun akses website di laman https://jaga.id.
Melalui JAGA Bansos, KPK meneruskan laporan masyarakat kepada pemerintah daerah terkait serta menjadi kanal untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam pencegahan korupsi.
Baca Juga: Kebakaran Hutan dan Lahan Menurun Drastis di Tahun 2020
Pada APBN 2021, terdapat anggaran sebesar Rp110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial.
Adapun perinciannya, sebanyak Rp45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) masing-masing Rp200 ribu per bulan.
Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menyiapkan Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama 4 triwulan.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Ternyata Ada Efek Sampingnya, Ini Penjelasannya
Untuk bansos tunai, pemerintah menyiapkan Rp12 triliun bagi 10 juta KPM masing-masing Rp300 ribu selama 4 bulan.
Selanjutnya, program Kartu Prakerja Rp10 triliun, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp14,4 triliun, dan ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan ini Rp3,78 triliun.***
