Network
JURNAL SOREANG- Presiden Jokowi telah melantik kabinet hasil reshuffle akhir tahun 2020 ini, Rabu, Rabu, 23 Desember 2020.Kita harus menghormati pilihan Presiden dalam memilih para pembantunya dan memberikan kesempatan kepada figur baru tersebut untuk bekerja dengan sebaik-baiknya untuk bangsa.
"Tak mudah bagi para anggota kabinet baru menjalankan tugas-tugas kenegaraan di tengah situasi pandemi Covid-19. Pandemi berdampak kepada berbagai dimensi, terutama ekonomi, sosial dan bahkan dalam politik," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tubagus Ace Hasan Syadzily, dalam pernyataannya, Kamis, 24 Desember 2020
Saat pandemi Covid-19 masih belum berakhir, kata Ace, dampak sosialnya masih dirasakan masyarakat. Menteri Sosial yang baru harus tetap memastikan program perlindungan sosial dapat mengatasi kesulitan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.
Baca Juga: Mau Berwisata Ke Ciwidey dan wilayah Kabupaten Bandung lain, Wajib Rapid Tes Antigen Dulu
"Berbagai program perlindungan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan lainnya harus dimanfaatkan untuk membantu rakyat dengan tepat sasaran dan data yang akurat," kata politisi Partai Golkar ini.
Dia menambahkan, pekerjaan rumah utama Mensos Bu Risma adalah menata kembali program bantuan perlindungan sosial dengan melakukan pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Tidak boleh lagi ada ketidaktepatan penerima bantuan sosial dan salah sasaran. Harus dipastikan data-data itu valid dan akurat," kata wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.
Baca Juga: DPR Minta Menteri Sandiaga Uno Jaring Wisatawan dari Negara Tetangga . Dari China Kurang Berdampak
Sahabat saya, Gus Yaqut diberikan amanah sebagai Menteri Agama, kata Ace, memiliki pandangan keagamaan yang moderat. "Penguasaannya terhadap isu-isu keagamaan dan kebangsaan sudah tidak diragukan lagi. Pada awal pidato, Gua Yaqut juga tegas bahwa Indonesia ini merupakan milik semua agama," katanya.
Dengan pernyataan itu, kata Ace, maka tidak ada yang berhak mengklaim bahwa Indonesia milik agama tertentu. "Namun hal ini harus ditunjukkan dalam praktik pengelolaan di Kementerian Agama yang harus melayani semua agama di Indonesia," ucapnya.
Bahkan Kemenag bukan hanya dimiliki oleh organisasi keagamaan dan partai tertentu. "Ukhuwah Islamiyah, wathaniyah dan basyariyah merupakan landasan dlm membangun persaudaraan antarsesama," katanya.
Baca Juga: Mantul. Pejabat Baru Langsung Terima Silaturahmi Remaja Masjid
Sikap wasathiyah, moderat, dan toleransi sudah harus terbangun dari sejak dalam pikiran. Karena dari pikiran itulah setiap tindakan terwujudkan. Kementerian Agama harus menebarkan kerukunan intra dan antaragama.
"Tantangan yang harus dihadapi Gus Yaqut menghadapi sekelompok pihak yang selalu mengatasnamakan agama lalu menghalalkan segala bentuk kekerasan dan melanggar tatanan kenegaraan," katanya.
Menghadapinya tentu bukan dengan kekerasan negara yang dilakukan oleh Kemenag karena itu bukan ranahnya. Jika kekerasan atas nama agama dari agama apa pun, baik verbal maupun fisik yang menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat, lebih baik serahkan pada mekanisme hukum.
Baca Juga: Jadwal Acara TV: GTV Rabu 23 Desember 2020, Wika Salim Bakal Bikin Salfok di The Next Didi Kempot
"Peran Kementerian Agama harus lebih mengedepankan aspek preventif, persuasif, mediasi dan membuat early warning system yg dpt mendeteksi potensi konflik intra dan antar umat beragama," ujarnya.
Alangkah lebih baiknya jika segala perbedaan pandangan keagamaan itu diselesaikan dengan cara dialog dan diskusi yang konstruktif. "Dibutuhkan pendekatan yang humanis, terbuka dan beradab. Bukan dengan cara mobilisasi massa, mencerca, menghina dan melontarkan kata-kata yang tak pantas," katanya.***
