Network
JURNAL SOREANG - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2021 disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus kepada empat hal.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2021 kepada para menteri, kepala lembaga serta kepala daerah.
Penyerahan itu disaksikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua DPR Puan Maharani sedangkan para kepala lembaga dan kepala daerah mengikuti acara melalui "video conference".
Baca Juga: Sebagian Besar Orang tua Siswa Dorong Belajar Tatap Muka. Tapi, Madrasah Ini Belum Berani Mulai
Keempat hal yang jadi fokus pemerintah, diantaranya masalah kesehatan.
"Pertama, penanganan kesehatan. Ini masih dalam hal penanganan COVID-19 utamanya akan fokus kepada vaksinasi," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu, 25 November 2020.
Fokus kedua berkaitan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan.
Baca Juga: Status Zona Merah, DPRD Kabupaten Bandung Kembali Usulkan Pembentukan Pansus Covid-19
"Ketiga, program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha," ungkap Presiden.
Fokus keempat adalah untuk membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural baik kesehatan pendidikan perlindungan sosial dan bidang lainnya.
"Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasi belanja Rp2.750 triliun, ini tumbuh 0,4 persen dibanding alokasi belanja di APBN 2020," ujarnya seperti dilansirkan Antara.
Baca Juga: Banyak Dana Cair ke Desa Jelang Pilkada, Mantan Ketua DPRD: Jangan Korbankan Kades!
Alokasi tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.032 triliun, kemudian untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp795,5 triliun.
"Tentu saja alokasi belanja tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pemulihan prioritas pembangunan di berbagai bidang," ungkapnya.
Sementara alokasi belanja bidang kesehatan senilai Rp169,7 triliun, bidang pendidikan Rp550 triliun, pembangunan infrastruktur Rp417,17 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan teknologi informasi Rp26 triliun.
Baca Juga: Meski Perda Pengelolaan Zakat Harus Diperbarui, namun DPRD Kabupaten Bangka Datang ke BAZNAS
"Saat perekonomian masih lesu, belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian kita. Oleh karena itu APBN 2021 harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi kita," tegas Presiden.***
