JURNAL SOREANG – Pemberantan korupsi di Indonesia kembali mendapat sorotan. Terakhir, Transparency International Indonesia (TII) mengumumkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 lalu, turun dari 38 ke 34.
Merespon hasil penurunan IPK Indonesia tersebut, KPK mendorong penambahan dana partai politik.
Pada 31 Januari 2023 lalu, TII mengumumkan Corruption Perception Indexs (CPI) atau IPK Tahun 2022 untuk Indonesia. Hasilnya, turun dari tahun sebelumnya.
IPK Indonesia pada tahun 2021 lalu sebesar 38, Usai setahun berlalu, IPK Indonesia pada tahun tahun 2022, turun ke angka 34.
Hasil ini menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-110 dari 180 negara yang dinilai KPK memberikan respon tegas atas hasil penurunan IPK ini.
Pengukuran IPK tersebut berdasarkan pada 8 sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi pada sektor publik di 180 negara, Indonesia termasuk didalamnya.
Skor IPK ini berdasarkan indikator 0 yang berarti sangat korup sampai 100 yang berarti sangat bersih.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, memberikan jawaban resmi atas penurunan IPK Indonesia ini. Pahala memberikan banyak sorotan atas penurunan ini, salah satunya soal tingginya angka politisi yang terlibat kasus korupsi ini.
Pahala mengklaim, KPK telah sering mendorong peningkatan dana partai politik (parpol). Tujuannya agar parpol menjadi lebih mandiri.
“KPK telah seringkali mendorong penambahan anggaran parpol agar lebih mandiri. Sehingga pemerintah bisa meminta pertanggungjawaban laporan keterbukaan dari setiap parpol,” kata Pahala Nainggolan, dikutip Jurnal Soreang dari laman resmi KPK, Sabtu, 04 Februari 2023.
Selain soal masalah dana parpol, KPK memberikan sorotan besar pada kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat dilihat dari angka modus korupsi yang mencapai angka 277, dimana 25 merupakan kasus perizinan. Pejabat politik yang ‘berbisnis’ ketika berkuasa juga menjadi sorotan dari KPK.
“ Politisi, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah bisa menjadi pebisnis dan tidak ada aturan conflict of interest-nya. Sayangnya, tidak ada yang bergerak membuat perbaikannya,” tambah Pahala.
Penurunan IPK Indonesia ini sudah sampai pada telinga Presiden Joko Widodo atau biasa dipanggil Jokowi. Secara singkat, Jokowi mengklaim segera melakukan koreksi dan evaluasi atas hasil ini.
“Iya itu akan menjadi koreksi dan evaluasi kita bersama,” ujar Jokowi menanggapi pertanyaan awak media, dikutip Jurnal Soreang dari laman resmi Sekretariat Bersama (Setkab), Sabtu, 04 Februari 2023.
Jika dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya, IPK Indonesia termasuk paling rendah. IPK Indonesia kalah jauh dari Singapura yang memiliki IPK sebesar 83.
Lalu Malaysia dengan skor 47, Timor Leste dan Vietnam sama dengan nilai IPK 42, dan terakhir, Thailand dengan nilai 36.***