JURNAL SOREANG- Saat ini pemerintah dan DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) yang ditujukan untuk menjadi legal standing perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya di wilayah Penajam Paser Utara (PPU).
Dalam beberapa informasi yang beredar di kalangan media diketahui nantinya wilayah IKN ini tersebar seluas lebih dari 250 ribu hektar dengan kontur wilayah mulai dari perbukitan, Daerah Aliran Sungai (DAS) sampai di wilayah pesisir.
Menanggapi hal tersebut Ketua Perhimpunan Petani dan Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI), drh. Slamet menyatakan, perpindahan IKN ini berpotensi memperbesar bencana ekologis di daerah Kalimantan Timur khususnya daerah yang menjadi lokasi inti maupun penunjang proyek IKN ini.
Baca Juga: Masih Pandemi, DPR Pertanyakan Program Pemerintah Soal Ibukota Baru
Slamet menjelaskan perpindahan ibu kota harus berdasarkan kajian yang mendalam dan tidak boleh terburu-buru.
“Dari penelusuran kami hampir belum ada penelitian ilmiah yang spesifik membahas terkait dengan perpindahan IKN ini dari sisi sosial ekonomi dan lingkungan atau yang kita kenal dengan pilar pembangunan berkelanjutan,” ujar Slamet, Jumat 31 Desember 2021.
Penelitian ilmiah terkait dengan bencana ekologis sangat penting untuk dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk memindahkan IKN mengingat sinyal potensi bencana tersebut sudah ditemukan dalam dokumen Rapid Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan KLHK pada tahun 2020.
Baca Juga: Seharusnya Ibukota Kabupaten Bandung Tidak Ada Galian C dan Industri Polutan
Ancaman kekeringan, kekurangan pangan dan tentu saja potensi banjir bandang yang baru-baru ini terjadi perlu segera mendapatkan perhatian yang serius jika tidak potensi bencana ekologis akan mengancam wilayah IKN yang baru tersebut.
Belum lagi terkait dengan lingkungan dan konservasi Wilayah IKN memiliki keanekakaragaman hayati (kehati) yang sangat beragam.
Sebaran kehati di wilayah IKN ditandai dengan jumlah tumbuhan di Kalimantan Timur sekitar 527 jenis tumbuhan, 180 jenis burung, lebih dari 100 mamalia, 25 jenis herpetofauna dan terdapat spesies dengan status konservasi tinggi, dilindungi, endemik, dan spesies penting.
Menurut hasil KLHS masterplan IKN (KLHK, 2020), terdapat spesies dengan status konservasi tinggi, dilindungi, endemik dan spesies penting.
Sebaran spesies penting ini dapat dijumpai di Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Lindung yang berada di sekitar wilayah IKN dan Kawasan Pelestarian Alam berupa burung endemik, Orangutan, Beruang Madu, Lutung Merah, Owa Kelawat, Macan Dahan, Kucing Hutan, Rusa Sambar dan lainnya.
"Selain itu, juga telah teridentifikasi 33 jenis dipterokarpa yang berada di KHDTK Samboja, 35 jenis yang berada di konsesi ITCIKU, dan 25 jenis berada di Hutan Lindung Sungai Wain," kata Slamet yang juga wakil rakyat asal Dapil Kabupaten/kota Sukabumi ini.***