Kemenkeu Bakal Adakan Pemotongan Anggaran MPR Demi Bansos Warga Miskin dan Pasien Covid-19

JURNAL SOREANG - Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menjelaskan alasan ada pemotongan anggaran yang membuat MPR gusar.

Yustinus menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar untuk hadapi pandemi Covid-19.

Sehingga ada anggaran lembaga yang dipotong untuk bansos warga miskin dan pasien Covid-19.

Baca Juga: Cegah Varian Covid-19 Jenis Omicron Masuk Indonesia, Pemerintah Tutup Pintu Penerbangan dari 8 Negara

Yustinus mengatakan biaya rawat pasien menlonjak tinggi, dari Rp63,61 triliun menjadi Rp96,86 triliun.

Mengenai akselerasi vaksinasi, pemerintah mengeluarkan biaya sebesar Rp47, triliun.

Belum lagi untuk hal lain pada sektor yang terdampak pandemi virus Covid-19.

“Selain itu, untuk penguatan bansos, subsidi upah, dan dukungan tunai untuk pelaku UMKM yang terpukul karena PPKM,” kata Yustinus lewat akun Twitter pribadinya @prastow.

Baca Juga: WOW! Ternyata Gaji Petugas Parkir di 10 Negara Ini Sangat Besar, Salah Satunya Brunei Darussalam

Yustinus mengakui bahwa Menkeu Sri Mulyani sempat tidak menghadiri rapat anggaran dengan MPR, namun bukan berarti tanpa alasan.

Pada 27 Juli 2021, Sri Mulyani harus rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sri Mulyani pun mengirim perwakilan agar bisa rapat bersama MPR. Perwakilan yang dimaksud adalah Wakil Menteri Keuangan.

Kemudian pada 28 September 2021, Sri Mulyani rapat dengan badan anggaran DPR. Kemudian, Kemenkeu dan MPR sepakat untuk ditunda.

Baca Juga: Periksa Lima Saksi, Kejagung Dalami Dugaan Garong Uang Rakyat PT AMU

Sebelumnya, pimpinan MPR meminta Presiden Jokowi memberhentikan Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan.

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengatakan usulan agar Sri Mulyani dicopot dari jabatan menteri keuangan merupakan hasil rapat antara 10 pimpinan MPR.

Ada beberapa alasan, salah satunya soal sikap Sri Mulyani yang memotong anggaran MPR.

Namun, MPR menyayangkan ketika Sri Mulyani tidak pernah hadir dalam rapat soal penganggaran.

Baca Juga: Berikut 10 Politisi Terkaya di Dunia, Ternyata Ada Sultan Hassanal Bolkiah, Berikut Daftarnya

“Jadi masalah pokoknya bukan pada pemotongan anggaran MPR,” kata Basarah.

“Tapi lebih kepada sikap Menkeu yang dinilai tidak menghormati hubungan kelembagaan antara pemerintah dan MPR karena sulitnya Menkeu diajak koordinasi,” lanjutnya.***