JURNAL SOREANG-Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republika Indonesia (AMPHURI) Jawa Barat merasa pesimistis ibadah haji 2021 bisa digelar. Hal ini setelah mengamati belum adanya kepastian dari Kerajaan Arab Saudi mengenai pembukaan ibadah haji.
"Di lain pihak pemerintah Indonesia juga belum mempersiapkan diri untuk penyelenggaraan ibadah haji 2021," kata Ketua AMPHURI Jabar, Asep Bisma Banyu Setia di sela-sela buka puasa bersama AMPHURI Jabar dengan yatim piatu di Kantor Ghina Septi, Selasa, 4 Mei 2021.
Lebih jauh Bisma mengatakan, biasanya kloter pertama jemaah haji Indonesia berangkat pada pertengahan bulan Syawal atau sebulan lagi.
Baca Juga: Ibadah Haji 2021 Akan Banyak Pembatasan Akibat Pandemi, Berikut Penjelasannya
"Sampai sekarang di akhir Ramadhan ini belum ada kepastian soal besaran biaya haji. Apalagi masala pelunasan biaya haji, perlengkapan, administrasi, manasik dan lain-lain," ujarnya.
Bisma merasa pesimistis apabila dalam sebulan ini bisa beres semua persiapan dan ibadah haji bisa diadakan."Kalau pun dipaksakan diadakan ibadah haji juga risikonya tinggi dan ribet pelaksanan di masa pandemi ini. Ibadah umrah saja yang pernah AMPHURI laksanakan saat pandemi pada Februari 2021 juga ribet," katanya.
Rasa pesimistis akan penyelenggaraan ibadah haji juga dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tubagus Ace Hasan Sjadzily. "Sampai sekarang nasib ibadah haji tahun 2021 belum ada kejelasan. Hal itu disebabkan pandemi Covid-19 belum bisa dikendalikan oleh pemerintah Arab Saudi maupun negara-negara yang mengirimkan jemaah haji," ujarnya di sela-sela diseminasi pengawasan keuangan haji di Hotel Grand Sunshine, Kamis, 29 April 2021.
Baca Juga: Pemberangkatan Ibadah Haji 2021 Jemaah Haji Indonesia, Begini Alur Pergerakan Jemaah
Apalagi saat ini terjadi tsunami pandemi di India yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia tiap harinya. India termasuk negara yang mengirimkan jemaah haji terbesar kedua setelah Indonesia," katanya.
Wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini menambahkan, saat ini Komisi VIII DPR sedang membahas tiga opsi penyelenggaraan haji 2021 meski di tengah ketidakpastian.
"Karena kalau pemerintah Arab Saudi menyatakan membuka ibadah haji 2021 lalu kita tidak siap, maka akan sangat riskan dalam pemberangkatan jemaah haji," katanya.
Baca Juga: Ibadah Haji 2021 Belum Ada Kepastian, DPR Tetap Bahas Biaya Haji
Faktor lainnya adalah pembatasan waktu ibadah haji karena saat pandemi tidak mungkin waktu haji adalah normal yakni 40 hari untuk haji reguler. "Misalnya Indonesia memberangkatkan jemaah haji setengahnya atau 105.000 orang, maka harus dihitung biaya dan cara penyelenggaraannya," katanya.
Biaya haji 2021, kata Ace, saat ini masih dibahas antara DPR dengan Kemenag dengan tiga opsi penyelenggaraan. "Yakni, skenario normal dengan 210.000 jemaah, skenario setengah kuota dan skenario kuota hanya 25 persennya atau 50.830 orang," katanya.***