JURNAL SOREANG - Untuk memastikan implementasi kebijakan terkait pengadaan vaksin Covid-19, berjalan sesuai dengan regulasi dan tata kelola, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan proses pengadaan hingga distribusi vaksin tersebut.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, pihaknya akan menjalankan pemeriksaan sesuai dengan aturan, sehingga, pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan harapan.
"Sesuai dengan mandat, kami akan melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19 telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan," kata Agung dilansir ANTARA, Sabtu 9 Januari 2021.
Baca Juga: Pemulihan Ekonomi Terdampak Pandemi Covid-19, Joe Biden Usulkan Kucuran Bansos Triliunan Dolar AS
Menurut Agung, hal tersebut usai melakukan pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membahas pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19, pada Jumat 8 Januari 2021.
Diskusi dalam pertemuan yang diselenggarakan atas permohonan audiensi dari Kementerian BUMN ini, juga meliputi berbagai permasalahan yang terindikasi sebagai risiko dalam kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin.
"Permasalahan tersebut meliputi antara lain risiko finansial dalam pengadaan dan distribusi vaksin serta isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait keamanan, efikasi, dan efek samping, serta pelaksanaan distribusi vaksin kepada masyarakat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit," jelasnya.
Baca Juga: Inna Lillahi, NPCI Berduka: Pelatih Nasional Tenis Meja Paralimpik Didin Saidiman Meninggal Dunia
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan 426 juta vaksin COVID-19 untuk sekitar 181 juta jiwa penduduk Indonesia.
Pengadaan vaksin itu antara lain berasal dari perusahaan farmasi Tiongkok Sinovac sebanyak 125,5 juta dosis, pabrikan vaksin Amerika Serikat-Kanada Novavax sebanyak 50 juta dosis serta kerja sama multilateral WHO dan Aliansi Vaksin Dunia (Covax-GAVI) sebanyak 50 juta dosis.
Menurut rencana, gelombang pertama vaksinasi dilakukan pada Januari-April 2021 dengan rincian untuk 1,3 juta orang petugas kesehatan di 34 provinsi, 17,4 juta petugas publik dan lansia sebanyak 21,5 juta orang.
Baca Juga: Meski Sudah 57 Tahun, Namun Pria Ini Tetap Semangat Kuliah
Selanjutnya, pada gelombang kedua pada April 2021-Maret 2022 yaitu 63,9 juta masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi dan sebanyak 77,4 juta bagi masyarakat lain dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin.***