Network
JURNAL SOREANG - Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengikuti Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Jabar di Ruang Rapat Banggar DPRD Jabar. Rapat tersebut membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023, seiring dengan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Dasar hukum lainnya yang menjadi landasan dalam pembahasan ini adalah Permendagri No 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, serta Pergub Jabar No 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
Bey Machmudin menjelaskan bahwa terdapat kondisi yang memerlukan perubahan anggaran dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Jumlah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 Selengkapnya klik disini
Dalam rancangan perubahan ini, volume APBD yang semula sebesar Rp35,02 triliun ditargetkan naik sebesar 7,77 persen menjadi Rp37,74 triliun.
Berdasarkan laporan realisasi pendapatan daerah hingga 30 Juni 2023, terdapat pendapatan sebesar Rp 16,55 triliun atau 48,48 persen dari target pendapatan Rp 34,15 triliun. Oleh karena itu, rencana perubahan pendapatan daerah APBD 2023 ditargetkan sebesar Rp 35,27 triliun, dengan penambahan sebesar Rp 1,13 triliun atau naik 3,30 persen dari penetapan APBD 2023.
Bey Machmudin juga memberikan rincian mengenai perubahan pendapatan daerah, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula sebesar Rp 23,69 triliun bertambah sebesar Rp 1,11 triliun atau naik 4,68 persen menjadi Rp 24,80 triliun.
Sementara pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar Rp 59,44 miliar atau 0,57 persen menjadi Rp10,37 triliun. Pendapatan daerah lainnya yang sah semula Rp28,80 miliar bertambah sebesar 77,78 miliar atau naik 279,09 persen menjadi Rp 106,57 miliar.
