Network
JURNAL SOREANG - Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, telah menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Nota Kesepakatan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jabar.
Penandatanganan ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
"Alhamdulillah, hari ini kita berhasil mencapai kesepakatan yang diwujudkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS, yang ditandatangani bersama oleh saya sebagai Penjabat Gubernur dan Pimpinan DPRD Jabar," ucap Bey Machmudin saat rapat paripurna.
Baca Juga: Apakah Olahraga pada Malam Baik untuk Kesehatan ? Begini Penjelasannya
Menurut Bey, dokumen KUA dan PPAS tahun 2024 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penyusunan anggaran rancangan APBD 2024.
"Dokumen KUA sebagai tahap awal penyusunan anggaran akan menjadi satu kesatuan dengan dokumen PPAS dan akan menjadi panduan dalam penyusunan rancangan APBD," jelasnya.
Dengan ditandatanganinya dokumen ini, Bey menjelaskan bahwa pembangunan di Jawa Barat akan menjadi lebih terstruktur, sehingga perencanaan dan pelaksanaan antar wilayah dan stakeholder akan sesuai dengan anggaran yang telah disepakati bersama.
"Dokumen KUA dan PPAS tahun 2024 disusun dengan tujuan menciptakan konsistensi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, stakeholder, serta tingkat pemerintahan secara terpadu," tutup Bey.
