Network
JURNAL SOREANG - Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh (YPG) Ciamis, Gardea yang saat ini mencalonkan anggota legislatif dari Partai Nasdem untuk DPRD Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, berjanji akan fokus mengawal pemerataan pendidikan yang pada ujungnya dapat mengurangi pengangguran.
"Pemerataan pendidikan perlu dikawal secara intensif. Dari hal itu, kita akan bisa mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat," kata caleg daerah pemilihan (dapil) 1 Kabupaten Ciamis, Senin 31 Juli 2023.
Dia mengatakan dengan pendidikan yang mempuni masyarakat bisa memilih pekerjaan sesuai bidangnya, terlebih jika warga minimal bisa lulus sekolah menengah kejuruan (SMK).
Mereka bisa membuka usaha sendiri, misalnya di bidang perbengkelan atau usaha makanan untuk lulusan jurusan tata boga.
Caleg yang mempunyai latar belakang sebagai pengurus di YPG Kabupaten Ciamis, melanjutkan bahwa pendidikan menjadi fokus baginya sebab melalui hal itu diharapkan tercipta generasi penerus bangsa yang bisa mengubah dunia.
"Dunia pendidikan sudah sejak lama saya geluti, oleh sebab itu ada banyak hal yang harus dibenahi salah satunya anggaran," kata dia.
Dia mengungkapkan bahwa masih ada anak-anak di kabupaten ini yang belum mengenyam atau putus sekolah. Meskipun, mereka ingin berwirausaha, pendidikan harus tetap dinomorsatukan.
Baca Juga: Rayakan Dua Tahun Merger, Pelindo Adakan Lomba Karya Tulis, Ini Persyaratannya
Terkait program pendidikan dari pemerintah pusat, menurutnya sudah sangat baik dan perlu ditingkatkan lebih baik lagi.
"Saya akan mengawal program pendidikan dari pusat dan pemerintah daerah yang telah dicanangkan, demi kemajuan dan pemerataan di daerah menjadi lebih baik lagi," kata Dia.
Jangan sampai, pemuda Tatar Galuh Ciamis tidak mengenyam bangku sekolah hingga minimal SMA atau SMK.
Untuk itu, program beasiswa untuk pemuda yang berprestasi namun kurang mampu akan ditambah.
Baca Juga: Laga Persahabatan : Celtic Diramal akan Draw 1-1 Lawan Athletic Bilbao. Inaki Williams Cetak Gol ?
"Semua itu, perlu perjuangan dan pengawalan yang cukup ketat," ujarnya.
Selain itu, kata Dia, merujuk pada isi Pasal 31 ayat 1, 3 dan 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Warga Negara Indonesia.
Pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian Pasal 31 ayat 3, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.
Dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
Baca Juga: Ketahui Kandungan Nutrisi Ikan, dari Lele Sampai Salmon
Pasal 31 ayat 4, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelengaraan pendidikan nasional.
"Dari bunyi pasal itu, saya akan membantu mengawal pemerataan pendidikan di Ciamis, dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan bagi masyarakat yang putus sekolah dengan mengikuti pendidikan kesetaraan seperti paket A, B, dan C," ungkapnya.
Dia juga akan mengawal dinas terkait untuk mempermudah masyarakat mengikuti ujian-ujian paket. Karena menurutnya, itu juga salah satu membantu tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa.
"Dalam pemerataan pendidikan juga, seharusnya di desa-desa ada pendataan kembali, mana warga yang sekolah atau tidak. Kemudian ada sosialisasi dan menawarkan kepada masyarakat yang putus sekolah untuk mengikuti pendidikan kesetaraan," paparnya.
Baca Juga: Artis Hollywood Mogok Kerja, Apakah Ada Ancaman AI?
Sebab, lanjut Dia, tugas seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk mengawal dan bersinergis dengan Pemerintah Daerah dalam penggunaan anggaran pendidikan agar tepat sasaran.
"Intinya memanfaatkan dan mengoptimalkan yang sudah ada, seperti sekolah kesetaraan yang banyak orang tidak mengetahui cara daftar dan bahkan tempatnya di mana. Sehingga tugas dewan membantu masyarakat dan membuka pintu-pintu itu," tukasnya.***
