Network
JURNAL SOREANG - Wakil rakyat asal Pulau Sumbawa NTB, Johan Rosihan, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih sistematis merumuskan model pengelolaan penangkapan ikan terukur agar bisa memberikan dampak bagi kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.
Menurutnya kebijakan ini harus memudahkan nelayan dalam proses penangkapan ikan dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan nelayan kita.
Johan melanjutkan bahwa KKP mesti menyampaikan Analisa kritis terhadap perhitungan dan alokasi kuota penangkapan ikan beserta besaran nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk setiap badan usaha perikanan.
“Saya harap KKP bisa mengkonversikan semua perhitungan tersebut ke dalam pendapatan negara menuju target PNBP Rp 12 triliun tersebut” ujarnya seraya meminta KKP agar memberikan fleksibilitas untuk koperasi nelayan tradisional untuk pematokan kuota penangkapan ikan per tahun.
Legislator Senayan ini juga melihat saat ini diperlukan penguatan kapasitas atau kemampuan nelayan agar mampu mengoperasikan berbagai kapal modern, yang hal ini mesti difasilitasi oleh KKP.
Karena saat ini sebagian besar usaha penangkapan ikan masih bersifat tradisional dan skala ekonomi yang masih kecil.
Politisi PKS ini mengingatkan Agar KKP menyiapkan penangkapan ikan terukur secara matang agar prosesnya dapat diukur serta dapat memberikan keadilan dan kepastian usaha bagi para nelayan.
