Network
JURNAL SOREANG - Wakil rakyat asal NTB, Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan prioritas kinerja utama tahun 2023 agar fokus pada peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) agar bisa mencapai 106-107.
Menurutnya diperlukan intervensi kebijakan untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan daya beli rumah tangga nelayan agar kinerja KKP bisa lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Politisi asal Pulau Sumbawa ini mengingatkan harus ada kebijakan khusus untuk meningkatkan usaha nelayan dengan cara membuat kebijakan membantu operasi penangkapan ikan oleh nelayan, pemasaran hasil tangkapan, dan memberikan insentif/bantuan kepada rumah tangga nelayan.
"Contohnya beasiswa bagi anak nelayan serta membuat program penataan lingkungan sosial ekonomi nelayan, urai Johan seraya menandaskan agar KKP selalu fokus pada capaian usaha peningkatan kesejahteraan nelayan," katanya Selasa 7 Juni 2022.
Selanjutnya Johan mendorong KKP harus menjadikan komoditas perikanan sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan bernilai ekspor karena punya daya saing produk seperti rajungan, udang, ikan hias dan sebagainya.
“Saat ini nilai ekspor kita masih rendah dibanding negara-negara seperti Vietnam, Thailand dll maka tugas utama KKP adalah menjadikan komoditi perikanan masuk 10 besar komoditas ekspor unggulan Indonesia," katanya.
Hal ini berdampak signifikan bagi perekonomian nasional dan akan mendongkrak pendapatan nelayan sehingga NTN akan meningkat.
Legislator Senayan ini berharap KKP selalu memperhatikan bahwa faktor nyata yang mempengaruhi pendapatan nelayan adalah jumlah hasil tangkapan serta jumlah alat tangkap, maka penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur bisa berdampak pada penurunan pendapatan nelayan, ungkapnya.
