Network
"Pengaruh ada, tapi tidak terlalu signifikan. Karena kami tidak bergerak di program BPNT saja," katanya.
Kris sapaan akrab komisaris PT SDS mengatakan, perubahan penyaluran dari pangan ke tunai harus dipantau secara berkelanjutan, sebab khawatir program tersebut tidak tepat guna.
"Saya sudah bergerak dalam program tersebut sejak pertama, jadi sedikit tau kultur masyarakat Kabupaten Bandung. Bantuan tersebut, harus didampingi agar tepat guna dan manfaat," tuturnya.
Baca Juga: Lho Kok Bisa! Kartu Kuning Bikin Hoki Timnas Jepang Saat Laga Piala Dunia 2018 di Rusia
Lebih lanjut, Kris menjelaskan, kalau proses penyaluran melalui e-warung, KPM dipastikan menerima pangan. Tapi, ketika diberikan dalam bentuk tunai, dikhawatirkan tidak tepat guna.
"Kalau disalurkan secara tunai, berarti mending berganti nama dari BPNT menjadi BLT. Agar, penggunaan sesuai kebutuhan KPM," katanya.
Pada intinya, lanjut Kris, dengan adanya perubahan pola penyaluran dari pangan menjadi tunai, Kemensos harus benar benar mengawasi agar programnya tepat guna.
"Pengawasan harus secara optimal, sebab khawatir bantuan pangan dialokasikan untuk kebutuhan lain," katanya.
Baca Juga: Jadwal Sholat Kota Denpasar, Bali, Sabtu 26 Februari 2022 dan Doa agar Jadi Orang Sabar
Selain itu, pihaknya sebagai pengusaha merasakan perusahaan yang hanya bergerak di bidang bansos, Pasti merasa kehilangan.
