Network
JURNAL SOREANG- Di saat harga jual CPO (crude palm oil) naik drastis sehingga harga minyak goreng pun terkerek, tapi kebun sawit milik rakyat malah memprihatinkan.
Salah satu penyebabnya program peremajaan sawit rakyat (PSR) sebagai salah satu program strategis nasional tidak berjalan dengan baik.
"Kelapa sawit merupakan penghasil utama devisa negara dan berkontribusi besar terhadap pendapatan negara di sektor non migas. Penyebab lambatnya implementasi dari peremajaan sawit rakyat dikarenakan masih banyak sawit rakyat yang berada di lahan overlap antara tata ruang dan kehutanan sekitar 2,6 juta hektar masih bermasalah," kata wakil rakyat asal NTB, Johan Arifin, Selasa 16 November 2021.
Baca Juga: Pedagang Menjerit, Harga Minyak Goreng Melambung Tinggi Sejak Awal November 2021, Ini Penyebabnya!
Dia menguraikan data dari Ditjen Perkebunan Kementan, bahwa luas areal kebun sawit rakyat sebesar 5,61 juta hektar dan 2,4 juta hektar di antaranya perlu segera diremajakan.
"Karena umur tanaman yang sudah tua lebih dari 25 tahun dan produktivitasnya rendah yakni hanya 10 ton tandan buah segar (TBS) per tahun. Saya berharap untuk peningkatan produktivitas sawit diprioritaskan untuk membantu petani sawit agar lahannya segera diremajakan dan diberikan kemudahan dalam proses peremajaan tersebut," ucap Johan.
Johan mengungkapkan sejak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berdiri sampai tahun 2020 lalu telah menyalurkan dana program PSR sebesar Rp5,3 Triliun yang mencakup luas lahan 200,2 ribu hektare.
Baca Juga: Ironi, Negeri Kelapa Sawit Tapi Harga Minyak Goreng Melangit
"Seharusnya angka itu masih bisa dioptimalkan lagi melalui program akselerasi peremajaan sawit rakyat dengan memangkas berbagai hambatan penyaluran dana PSR kepada kelompok sasaran," ujarnya.
Dia memaparkan berbagai penyebab kesulitan pelaksanaan peremajaan sawit rakyat adalah prosedur pengusulan yang terlalu panjang sehingga memakan waktu yang lama.
"Faktor lainnya karena rendahnya minat petani mengikuti program peremajaan karena pemerintah lebih berpihak pada kepentingan perusahaan besar dalam pemanfaatan dana perkebunan. Untuk itu, saya mendorong pemerintah segera mengatasi persoalan legalitas lahan petani (lahan sawit rakyat) dan melakukan pembinaan kelembagaan petani sawit, serta meningkatkan sosialisasi program peremajaan sawit rakyat ini," urai Johan.
Baca Juga: Emak-emak Menjerit Akibat Minyak Goreng Naik Tinggi, Harus Ada Perlindungan Konsumen Rumah Tangga
Pria yang aktif di Ecotourism ini juga berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi masalah overlap lahan sawit dan berbagai hambatan proses pelepasan kawasan hutan untuk sawit rakyat ini.
"Jiika masalah ini terus dibiarkan berakibat usaha sawit rakyat akan turun dan akan membahayakan ekonomi rakyat bahkan perekonomian nasional, Harus ada solusi konkret untuk petani sawit demi membantu mereka," tegas Johan.
Selanjutnya Johan juga mendesak pemerintah mengatasi persoalan yang dihadapi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat, seperti Rendahnya produktivitas tanaman, Kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknis usaha tani, serta Praktik pengeloaan perkebunan yang kurang handal sehingga terdapat kesenjangan produktivitas dengan perkebunan swasta.
Baca Juga: Harga Minyak Goreng Curah di Bandung Meroket, Per Kilogram Capai Rp18 Ribu
"Saya berpendapat diperlukan suatu model bisnis perkebunan kelapa sawit rakyat melalui model kemitraan yang dapat memberikan pendapatan besar dan risiko rendah bagi petani," katanya yang menambahkan diperlukan peran pemerintah memperkuat posis tawar dari sawit rakyat dalam bisnis kelapa sawit sehingga dapat bersaing dan menguntungkan petani.***
