Network
JURNAL SOREANG- Ketua Brigade Pembela Keadilan, Akmal Pasluddin, sangat menyayangkan negara Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dengan banyak sekali perkebunan kelapa sawit yang tersebar di Indonesia, akan tetapi harga minyak goreng dalam negeri dikendalikan harga dari luar negeri.
"Negeri kita ini kan negeri kaya sawit. Bahkan minyak kelapa pun bisa diolah untuk minyak goreng skala industri rumah tangga. Kejadian ini hampir tidak terjadi sebelumnya bahwa harga minyak goreng membuat rumah tangga menjerit. Sangat disayangkan, puluhan tahun Indonesia sebagai produsen CPO, rakyatnya terombang-ambing persoalan harga minyak goreng," tutur Akmal, Selasa 9 November 2021.
Akmal mengatakan, sejak awal November hingga saat ini, harga minyak goreng terus naik sampai melebihi harga eceran tertinggi. Kenaikan minyak goreng ini berbagai jenis mulai dari yang curah hingga yang kemasan.
Baca Juga: Emak-emak Menjerit Akibat Minyak Goreng Naik Tinggi, Harus Ada Perlindungan Konsumen Rumah Tangga
Wakil.rakyat kelahiran Bone, Sulsel, ini juga menjelaskan bahwa harga minyak goreng yang naik ini dikarenakan harga internasional yang naik cukup tajam yang semestinya bukan menjadi alasan.
"Mestinya negara kita yang mengendalikan harga termasuk mengendalikan harga dalam negeri sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani. Inilah fungsi negara, menurut Akmal, agar negara hadir untuk rakyat," katanya.
Meski data menunjukkan pasokan minyak goreng di masyarakat saat ini aman dengan Kebutuhan minyak goreng nasional sebesar 5,06 juta ton per tahun, sedangkan produksinya bisa mencapai 8,02 juta ton.per tahun.
Baca Juga: Harga Minyak Goreng Curah di Bandung Meroket, Per Kilogram Capai Rp18 Ribu
"Namun pada kenyataan di lapangan, rumah tangga dan usaha kecil makanan pada teriak. Ini pasti ada yang salah, apakah kebijakan ataupun aplikasi di lapangannya," kata wakil rakyat asal Sulawesi Selatan II ini.
