Network
Dia memaparkan berbagai penyebab kesulitan pelaksanaan peremajaan sawit rakyat adalah prosedur pengusulan yang terlalu panjang sehingga memakan waktu yang lama.
"Faktor lainnya karena rendahnya minat petani mengikuti program peremajaan karena pemerintah lebih berpihak pada kepentingan perusahaan besar dalam pemanfaatan dana perkebunan. Untuk itu, saya mendorong pemerintah segera mengatasi persoalan legalitas lahan petani (lahan sawit rakyat) dan melakukan pembinaan kelembagaan petani sawit, serta meningkatkan sosialisasi program peremajaan sawit rakyat ini," urai Johan.
Baca Juga: Emak-emak Menjerit Akibat Minyak Goreng Naik Tinggi, Harus Ada Perlindungan Konsumen Rumah Tangga
Pria yang aktif di Ecotourism ini juga berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi masalah overlap lahan sawit dan berbagai hambatan proses pelepasan kawasan hutan untuk sawit rakyat ini.
"Jiika masalah ini terus dibiarkan berakibat usaha sawit rakyat akan turun dan akan membahayakan ekonomi rakyat bahkan perekonomian nasional, Harus ada solusi konkret untuk petani sawit demi membantu mereka," tegas Johan.
Selanjutnya Johan juga mendesak pemerintah mengatasi persoalan yang dihadapi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat, seperti Rendahnya produktivitas tanaman, Kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknis usaha tani, serta Praktik pengeloaan perkebunan yang kurang handal sehingga terdapat kesenjangan produktivitas dengan perkebunan swasta.
Baca Juga: Harga Minyak Goreng Curah di Bandung Meroket, Per Kilogram Capai Rp18 Ribu
"Saya berpendapat diperlukan suatu model bisnis perkebunan kelapa sawit rakyat melalui model kemitraan yang dapat memberikan pendapatan besar dan risiko rendah bagi petani," katanya yang menambahkan diperlukan peran pemerintah memperkuat posis tawar dari sawit rakyat dalam bisnis kelapa sawit sehingga dapat bersaing dan menguntungkan petani.***
