Network
JURNAL SOREANG- Di saat harga jual CPO (crude palm oil) naik drastis sehingga harga minyak goreng pun terkerek, tapi kebun sawit milik rakyat malah memprihatinkan.
Salah satu penyebabnya program peremajaan sawit rakyat (PSR) sebagai salah satu program strategis nasional tidak berjalan dengan baik.
"Kelapa sawit merupakan penghasil utama devisa negara dan berkontribusi besar terhadap pendapatan negara di sektor non migas. Penyebab lambatnya implementasi dari peremajaan sawit rakyat dikarenakan masih banyak sawit rakyat yang berada di lahan overlap antara tata ruang dan kehutanan sekitar 2,6 juta hektar masih bermasalah," kata wakil rakyat asal NTB, Johan Arifin, Selasa 16 November 2021.
Baca Juga: Pedagang Menjerit, Harga Minyak Goreng Melambung Tinggi Sejak Awal November 2021, Ini Penyebabnya!
Dia menguraikan data dari Ditjen Perkebunan Kementan, bahwa luas areal kebun sawit rakyat sebesar 5,61 juta hektar dan 2,4 juta hektar di antaranya perlu segera diremajakan.
"Karena umur tanaman yang sudah tua lebih dari 25 tahun dan produktivitasnya rendah yakni hanya 10 ton tandan buah segar (TBS) per tahun. Saya berharap untuk peningkatan produktivitas sawit diprioritaskan untuk membantu petani sawit agar lahannya segera diremajakan dan diberikan kemudahan dalam proses peremajaan tersebut," ucap Johan.
Johan mengungkapkan sejak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berdiri sampai tahun 2020 lalu telah menyalurkan dana program PSR sebesar Rp5,3 Triliun yang mencakup luas lahan 200,2 ribu hektare.
Baca Juga: Ironi, Negeri Kelapa Sawit Tapi Harga Minyak Goreng Melangit
"Seharusnya angka itu masih bisa dioptimalkan lagi melalui program akselerasi peremajaan sawit rakyat dengan memangkas berbagai hambatan penyaluran dana PSR kepada kelompok sasaran," ujarnya.
