Network
Hal ini karena pada kasus di BRI, dalam penyaluran BPUM, untuk tahun 2020 ada lebih dari 1.414 UKM yang tidak mencairkan bantuan.
"Sehingga kejadian ini perlu di telusuri karena secara psikologis, orang Indonesia sangat tidak wajar kalau menolak bantuan pemerintah. Upaya penyaluran bantuan pemerintah hingga 100% terlaksana mesti menjadi upaya maksimal sehingga program pemerintah terealisasi," ujarnya.
Wakil rakyat asal Sumbar 2 ini menduga, banyak pelaku UMKM yang tidak bersentuhan dengan bank sehingga penyaluran tidak maksimal.
Baca Juga: Wakil Rakyat Minta BRI Tetap Pro UMKM Meski Lakukan Restrukturisasi Kredit Hingga Kinerjanya Turun
"Bank bisa saja menemukan pelaku UMKM yang saat diverifikasi pihak bank ternyata ada ketidakcocokan data karena UMKM ini sebagian besar adalah pelaku usaha informal dan tidak pernah pinjam ke bank. Kalau model seperti ini terjadi dan banyak sekali di Indonesia, kasian mereka yang benar-benar membutuhkan, tapi terlewat begitu saja," ungkap Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat ini mengingatkan pada rekomendasi kunjungan kerja kepada Himbara oleh komisi VI DPR, agar BUMN yang dikunjungi di waktu sebelumnya dapat menjalankan rencana kerja dengan efektif dan efisien yang berdasar pertimbangan teknologi.
"Meski ini hanya himbauan, tapi di masa datang, pentingnya teknologi terus di uptate terutama komunikasi dan informasi sangat mempengaruhi perilaku masyarakat," katanya.
Teknologi yang berkembang saat ini terbukti mengurangi transaksi di kantor bank dan banyak melakukan transaksi melalui Handphone, Komputer maupun ATM.
"Saya sangat mengharapkan, bank negara yang tergabung dalam Himbara menjadi bank terdepan di Negeri Indoensia dalam memberikan pelayanan teknologi canggih, tetapi tidak memberi beban biaya seperti biaya tarik tunai, cek saldo dan sebagainya," katanya.***
