JURNAL SOREANG- Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) meminta setiap bank ada kontribusi besar dalam mengembangkan UMKM di seluruh Indonesia.
Ia mempertanyakan ini karena pada kasus di BRI, dalam penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk tahun 2020 ada 1.414 UKM lebih yang tidak mencairkan bantuan
"Jumlah UMKM sangat besar sekali sekitar 65 juta unit dan yang tercartat dalam sistem digital baru beranjak sekitar 5 juta kelompok," kata Nevi, Selasa, 16 Juni 2021 dalam pernyataannya.
Nevi menyatakan, saat ini yang sangat konsen terhadap pengembangan UMKM baru BRI. Baru-baru ini BSI terlihat ada ikhtiar dalam memajukan UMKM dengan programnya.
"Saya minta BSI terus mengembangkan programnya sekaligus semakin banyak menarik calon nasabah dalam penyaluran kredit" tutur Nevi.
Nevi melanjutkan, Pada tahun 2020 Kementerian Koperasi dan UKM telah menyalurkan Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp28,8 triliun kepada 12 juta pelaku usaha mikro.
Baca Juga: SIMAK Kisi-kisi Soal CPNS 2021, Berdasarkan Permenpan RB No. 27 Tahun 2021, Lengkap Beserta Link Downloads
"Sedangkan total anggaran yang disiapkan untuk BPUM tahun 2021 sebesar Rp17,34 triliun. Saya mempertanyakan, kepada BRI dan BNI, upaya untuk mempermudah penyaluran BPUM ini," katanya.
Hal ini karena pada kasus di BRI, dalam penyaluran BPUM, untuk tahun 2020 ada lebih dari 1.414 UKM yang tidak mencairkan bantuan.
"Sehingga kejadian ini perlu di telusuri karena secara psikologis, orang Indonesia sangat tidak wajar kalau menolak bantuan pemerintah. Upaya penyaluran bantuan pemerintah hingga 100% terlaksana mesti menjadi upaya maksimal sehingga program pemerintah terealisasi," ujarnya.
Wakil rakyat asal Sumbar 2 ini menduga, banyak pelaku UMKM yang tidak bersentuhan dengan bank sehingga penyaluran tidak maksimal.
Baca Juga: Wakil Rakyat Minta BRI Tetap Pro UMKM Meski Lakukan Restrukturisasi Kredit Hingga Kinerjanya Turun
"Bank bisa saja menemukan pelaku UMKM yang saat diverifikasi pihak bank ternyata ada ketidakcocokan data karena UMKM ini sebagian besar adalah pelaku usaha informal dan tidak pernah pinjam ke bank. Kalau model seperti ini terjadi dan banyak sekali di Indonesia, kasian mereka yang benar-benar membutuhkan, tapi terlewat begitu saja," ungkap Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat ini mengingatkan pada rekomendasi kunjungan kerja kepada Himbara oleh komisi VI DPR, agar BUMN yang dikunjungi di waktu sebelumnya dapat menjalankan rencana kerja dengan efektif dan efisien yang berdasar pertimbangan teknologi.
"Meski ini hanya himbauan, tapi di masa datang, pentingnya teknologi terus di uptate terutama komunikasi dan informasi sangat mempengaruhi perilaku masyarakat," katanya.
Teknologi yang berkembang saat ini terbukti mengurangi transaksi di kantor bank dan banyak melakukan transaksi melalui Handphone, Komputer maupun ATM.
"Saya sangat mengharapkan, bank negara yang tergabung dalam Himbara menjadi bank terdepan di Negeri Indoensia dalam memberikan pelayanan teknologi canggih, tetapi tidak memberi beban biaya seperti biaya tarik tunai, cek saldo dan sebagainya," katanya.***