Network
JURNAL SOREANG - Menanggapi kisruh usai acara debat terbuka Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020 dari masing-masing Pasangan Calon (Paslon) Calon Bupati dan Wakil Bupati (Cabup dan Cawabup) Bandung periode 2020 - 2025, tak luput dari berbagai macam kritik dan masukan.
Semula acara debat yang bejalan alot dengan pemahaman materi yang mendalam, tentu hal itu akan berpengaruh besar dalam meraup simpatik publik pada waktu pemilihan di 9 Desember mendatang.
Bahkan Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya mengatakan, bahwa debat kedua yang dilaksanakan pada Sabtu, 14 November 2020 kemarin, lebih dinamis dengan mekanisme tanya jawab yang mendalam.
Baca Juga: Terkait Debat Terbuka Kedua Pilbup Bandung 2020, KPU Akan Segera Evaluasi Dengan TVRI
Bahkan Agus mengatakan bahwa dengan skema seperti itu, ia berharap bisa meraih simpatik publik yang lebih besar terhadap masing-masing paslon.
"Tentunya, perbedaan dengan debat yang pertama, bahwa debat kedua kali ini akan lebih dinamis dengan porsi tanya jawab antar masing-masing paslon, dengan porsi yang sama." kata Agus. Sabtu, 14 November 2020.
Namun, pernyataan tadi seolah terpatahkan disaat menjelang sesi terakhir debat tersebut, yakni sesi tanya jawab yang porsinya dianggap tidak berimbang. Terutama dari jumlah kesempatan pertanyaan yang didapat oleh paslon nomor urut 3, Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan (Bedas) yang hanya mendapatkan kesempatan 1 kali pertanyaan untuk ditanggapi paslon nomor urut 1 dan 2.
Baca Juga: Debat Publik Kedua Pilkada Kabupaten Bandung: Pemkab Bandung Jangan Berpangku Tangan Soal Banjir
Ketika mau masuk ke sesi pertanyaan kedua dari paslon nomor urut 3, pembawa acara langsung memotong dan menutup sesi itu, dan langsung masuk ke sisi terkahir yakni Pernyataan Penutup (Closing Statement) dari masing-masing paslon.
Hal itu dilakukan karena dengan alasan bahwa waktu siar perusahaan media berplat merah itu sudah habis dari jatah waktu yang sudah disepakati antara KPU Kabupaten Bandung dengan TVRI, sehingga dengan terpaksa tidak dilanjutkan ke pertanyaan kedua.
Tentunya dari polemik itu, memunculkan berbagai macam opini dan kritikan, terutama dari pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini dari paslon nomor urut 3, Bedas.
Baca Juga: Debat Publik Kedua Pilkada Kabupaten Bandung: Teh Nia Kurangi Sampah Plastik Dengan Gunakan Tumbler
Tim sukses dari paslon nomor urut 3 Bedas, Pungkit Wijaya menilai bahwa KPU Kabupaten Bandung dan TVRI masih gagap mempersiapkan skema debat kandidat dalam Pilbub Bandung periode 2020-2025.
"Saya menilai bahwa KPU dan TVRI masih gagap dalam mempersiapkan skema debat-debat para kandidat dalam Pilbup Bandung kali ini." kata Pungkit.
Meskipun kita ketahui, pemilu kali ini memang bersyarat harus memenuhi standard protokoler kesehatan sekaligus KPU dibenturkan dengan jam tayang iklan dalam televisi tersebut.
Baca Juga: Debat Publik Kedua Pilkada Kabupaten Bandung: Aset Pemkab Harus Diinventarisir dan Dilindungi
"Lihat saja, durasi debat ke dua ini lebih banyak selingan iklan KPU ketimbang fokus dalam skema debat pasangan calon. Benar, kuasa durasi lebih penting, tetapi menjadi penyelenggara pemilu pun harus profesional donk." keluhnya.
Bukan tanpa alasan, bahkan hal itu mulai terlihat sejak pertama kali ketika profile paslon ditayangkan sebelum debat dimulai. Kemudian moderator menyebut pada salah satu narasi bahwa profile Dadang Supriatna yang menjadi politisi Golkar.
"Padahal, dia diusung oleh empat partai yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasdem, PKS & Demokrat. Dadang Supriatna sendiri telah mencalonkan diri dari Partai Kebangkitan Bangsa. Bagi saya ini, kekacauan sejak awal penayangan narasi untuk biografi & visi misi calon."ungkap Pungkit.
Baca Juga: Kisruh, Usai Debat Terbuka Pilbup Bandung, Pendukung Bedas Protes
Kesalahan lainnya menurut Pungkit, bahwa tim KPU dan TVRI kurang meriset dan mengolah data profile masing-masing yang sudah diserahkan sebelumnya.
"Akan tetapi, KPU bersama TVRI malah membuat narasi profil sendiri dengan versi mereka hingga salah penyebutan pun terjadi. Padahal, foto & video yang dikirim dari setiap Paslon masing-masing." imbuhnya.
Kesalahan lainnya, kata Pungkit, dalam teks nama ketika Paslon bicara ada banyak kesalahan yang terjadi. Misalnya, nama Dadang Supriatna menjadi Dadang Supriatna Akbar. Ini kacau sekali, padahal acara ini ditonton jutaan warga kabupaten Bandung.
Baca Juga: Debat Publik Kedua Pilkada Kabupaten Bandung: Pemda Harus Tegas Soal Perizinan , Jangan PHP
Padahal debat kandidat kedua ini merupakan rangkaian hasil evaluasi dari debat permata yang sebelumnya.
Lebih parah lagi, menghilangkan durasi yang dianggap memotong hak paslon nomor urut 3.
Sehingga Liaison Officer (LO) dari paslon nomor urut 3, Hadiat, angkat bicara soal kegagapan KPU dan TVRI yang memotong durasi sekaligus memotong hak bicara yang telah ditetapkan pada rapat sebelumnya.
Baca Juga: Debat Publik Kedua Pilkada Kabupaten Bandung: IPM Naik Tapi Tipis 10 Tahun Terakhir
Sebelumnya, Hadiat melakukan protes kepada pihak penyelenggara terkait hal itu, saat turut hadir di acara tersebut.
Namun, ia tak mengajak ricuh. Ia melakukan protes karena terpicu paslon nomor 3 tidak diberikan kesempatan bertanya kepada Paslon nomor 2. Padahal itu hak semua paslon.
"Memotong hak itu tidak baik, apalagi KPU membayar durasi kepada TVRI melalui iklan, melalui anggaran negara." kata Hadiat.
Baca Juga: Kota Bandung Ada Empat Puskesmas per Kecamatan, Kabupaten Bandung Dua Puskesmas. ini PR Bupati Baru
Menurut Hadiat, bahwa hal itu bisa merugikan banyak orang termasuk Pasangan Calon Bupati.
"Saya pikir ke depan, KPU jangan iseng mempersiapkan debat dengan menerapkan skema-skema yang terbaik." ungkap Hadiat.***
