Network
JURNAL SOREANG - Di samping sederet program dalam visi dan misi yang disampaikan, momen debat publik pertama digunakan oleh pasangan nomor urut 3 Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan untuk menegaskan komitmen mereka untuk tidak membeli mobil dinas baru jika terpilih nanti.
"Untuk optimalisasi pelayanan publik di masa pandemi, ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan disesuaikan. Oleh karena itu kami sepakat untuk tidak mengganti kendaraan dinas bupati dan wakil bupati selama kami menjabat nanti," tutur calon bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS seusai acara debat, Sabtu 31 Oktober 2020.
Kang DS mengatakan, hal itu bukan sekedar bentuk empati terhadap masyarakat yang tengah dilanda kesulitan ekonomi. Namun juga merupakan bentuk komitmen dirinya dan Sahrul, untuk menjadi majikan rakyat bukan dilayani rakyat.
Baca Juga: Debat Publik Pilkada Kabupaten Bandung: Wujudkan Transparansi, Teh Yena Tawarkan Festival APBD
Terkait kekuerangan dari pemerintahan saat ini, Kang DS mengaku banyak sekali yang harus diperbaiki jika dibedah dengan seksama.
Tak hanya sekedar masalah pelayanan KTP, ada masalah perizinan yang harus dibedakan antara perizinan untuk kebutuhan sosial dan bisnis.
"Jangan disama ratakan antara IMB untuk sekolah dengan pabrik sama waktunya. Kita harus lakukan perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk memangkas birokrasi terutama untuk pelayanan masyarakat," kata Kang DS.
Baca Juga: Debat Publik Pilkada Kabupaten Bandung. Teh Nia: Ternyata luas juga hal-hal yang belum diselesaikan
Kang DS juga berjanji akan meningkatkan insentif RT, RW & Guru Ngaji serta memberikan mereka fasilitas BPJS kesehatan. Sedangkan di bidang pendidikan, ia akan mendorong penyiapan lahan untuk pembangiunan SMA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki SMA Negeri.
“Inilah pentingnya kita melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, pada Pak Gubernur, jadi kita akan siapkan lahannya nanti yang membangun Provinsi. Kalau kooridinasi pemerintah berjalan baik bangun sekolah SMA negeri itu gampang.” ujar Kang DS yang notabene sebelumnya merupakan anggota Komisi V DPRD Jabar.
Kang DS juga melansir bahwa dirinya sudah membuat program Jumat Keliling di mana setiap Jumat ia akan mengunjungi desa-desa untuk mengevaluasi kinerja sekaligus menyerap aspirasi terkait kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Baca Juga: Akibat Cuaca Ekstrim, Pohon Tumbang Menimpa Penjaga Vila
Dalam debat tersebut, Kang DS-Sahrul juga sempat menjelaskan terkait makna dari jargon 'Bedas' yang mereka usung, merupakan akronim dari Kata Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera.
"Dilengkapi dengan 5 misi, 9 bidang dan 7 rencana aksi, tentunya pasangan Bedas dalam % tahun kedepan akan melakukan terobosan-terobosan, perubahan perubahan di kabupaten bandung," tutur Kang DS.
Sama seperti paslon lain, Kang DS juga setuju jika digitalisasi pelayanan publik harus segera dioptimalkan untuk menuju konsep smart city. Namun hal itu harus diiringi juga dengan penyediaan infrastruktur yang mumpuni.
Baca Juga: Indonesia Harus Siap Hadapi Potensi PD III
Hal itu, memang bisa dijawab dengan aplikasi digital yang bisa dibuat oleh pemerintah nantinya. Namun digitalisasi itu juga tidak akan optimal jika masih ada daerah yang masih kesulitan sinyal (blank spot) seperti saat ini.
"Ini yang harus kita lakukan bagaimana daerah-daerah tersebut bisa terjangkau BTS. Inis alah satu hal utama di awal, sehingga penerapan e-goverment yang lebih transparan dan pelayanan digital bisa dirasakan oleh semua," kata Kang DS.
Sementara itu Sahrul menceritakan pengalamannya saat datang ke ujung Selatan Kabupaten Bandung, tepatnya di Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali.
Baca Juga: Pendukung dan Awak Media Kecewa Nobar Debat Publik Pilkada Kabupaten Bandung Cuma Pake TV Kecil
"Saya bertemu dengan Mang Dayat, seorang petani yang mengeluh betapa sulitnya membuat KTP, karena Rancabali ke Soreang sangat jauh. Sesampainya di soreang tidak mendapat nomor antrean, sehingga dia harus balik lagi.
Pengalaman lain, kata Sahrul, adalah bagaimana untuk menekan hilangnya potensi PAD. "Saya sering kali di Sabtu-Minggu jalan ke daerah selatan, macetnya luar biasa," ujarnya.
Namun padatnya wisatawan ke Bandung Selatan itu, tak diiringi masuknya PAD untuk Pemkab bandung secara Signifikan. "Saya lihat di BPS, itu pendapatan dari pariwisata untuk retribusi pajak hanya Rp74 juta," ujarnya.***
