Network
JURNAL SOREANG - Guna memberi pemahaman kepada warga disabilitas terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung pada pemilu serentak tahun 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung mengadakan sosialisasi dan pengawasan partisipatif bersama pemilih disabilitas.
Ketua Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubal (Hubungan Antar Lembaga) Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan ruang partisipasi warga disabilitas terhadap aspirasinya di pemilukada nanti.
"Kami berupaya mensosialisasikan terkait partisipasi warga disabilitas di Kabupaten Bandung yang jumlahnya mencapai kurang lebih 2500 pemilih agar ikut merasakan hadirnya negara pada saat pelaksanaan pemilukada ini." kata Hedi.
Baca Juga: Lanjutkan Pengembangan Kasus Korupsi e-KTP, KPK Kembali Akan Periksa Dua Saksi
Disamping itu juga, hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah ada temuan dan keluhan terkait fasilitas hak pilih bagi warga disabilitas saat pemilukada berlangsung.
"Hal ini tentunya berkaitan dengan apakah mereka (warga disabilitas) hak pilihnya sudah terdaftar atau belum, kemudian juga untuk aktif melaporkan apabila di lapangan ditemukan dugaan sejumlah pelanggaran, seperti TPS yang tidak ramah dengan warga disabilitas." jelasnya.
Hal itu pun diapresiasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang turut hadir pada gelaran tersebut.
Baca Juga: Macan Tutul Jawa Yang Ditemukan Terluka, Akhirnya Tak Tersemalatkan
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdulah Dahlan mengatakan bahwa Bawaslu berupaya merangkul semua lapisan masyarakat terutama warga disabilitas dalam pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan pemilukada serentak tahun 2020.
"Kelompok disabilitas kan rentan dan rawan dipolitisasi, maka harus mendapat perhatian khusus terkait pelaksanaan pemilukada tadi." kata Abdulah.
Selain itu, hal tersebut dilakukan untuk memastikan keadilan memilih bagi warga disabilitas, seperti, terdaftar atau tidaknya warga disabilitas di DPT, surat suara khusus bagi warga disabilitas dan fasilitas yang representatif dan lain-lain.
Baca Juga: Ada Menteri Sibuk Nyapres, Refly Harun Sebut Nama Erick Tohir
"Dan itu menjadi fungsi pengawasan Bawaslu nantinya." ujar Abdulah.
Hal itu sebagai upaya memperluas spektrum stakeholder Bawaslu Kabupaten Bandung dalam mengawal pemilukada Kabupaten Bandung tahun 2020.
"Dengan harapan isu disabilitas ini menjadi perhatian khusus di dalam pemilukada yang menjamin fasilitasi penyelenggara terhadap partisipasi warga disabilitas dalam hak-hak mereka menentukan hak konstitusionalnya." harapnya.
Baca Juga: Puncak Libur Panjang Di Kabupaten Bandung Diprediksi Selasa Sore 27 Oktober 2020
Selain itu terkait ketercukupan informasi yang layak, yang dibutuhkan warga disabilitas dalam tahapan proses pemilukada yang harus tersampaikan.***
