Network
JURNAL SOREANG - Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait adanya menteri yang sibuk mempersiapkan diri untuk pencalonan di Pilpres 2024, membuat pengamat politik Relfy Harun menyinggung inkonsistensi Presiden Jokowi di periode ke-2 jabatannya.
Inkonsistenti tersebut dilansir Refly, terkait dengan rangkap jabatan menteri dengan ketua partai politik. Hal yang dulu dijauhi itu, justru kini dibiarkan terjadi oleh Jokowi.
"Pada masa jabatan pertama, Presiden Jokowi tegas mengatakan bahwa menteri tidak boleh merangkap jabatan ketua umum partai. Namun sekarang ada tiga parpol yang menempatkan ketua umumnya menjadi menteri," kata Refly dalam video di kanal resminya, Senin 26 Oktober 2020.
Baca Juga: Jemaah Umrah yang Akan ke Masjidil haram dan Raudhah Harus Daftar Via Aplikasi
Menurut Refly ketiga ketua parpol yang duduk di jajaran kabinet itu adalah Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartanto dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa. Dua diantaranya dinilai potensial untuk menjadi calon presiden 2024.
Di sisi lain, Refly mengungkap adanya kemungkinan bahwa Jokowi memang sengaja melakukan itu, untuk mencari calon putra mahkota. Jika melepaskan posisi sebagai ketua parpol, para menteri yang dibidik menjadi calon penerus Jokowi itu, tidak akan memiliki posisi tawar yang baik.
"Misalnya Airlangga Hartanto melepaskan jabatannya sebagai Ketum Golkar, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Prabowo Subianto juga demikian, kalau seandainya ada konstelasi perubahan luar biasa di Gerindra yang memungkinkan orang kuat lainnya muncul," kata Refly.
Baca Juga: Bongkar Soal Calo Anggaran, Sri Mulyani: Harus Bawa Map Berisi Uang Sogokan Kalau Mau Pencairan
Meskipun demikian, Refly menilai inkonsistensi itulah yang membuat banyak pihak menilai bahwa kinerja kabinet saat ini menjadi tidak meyakinkan. Soalnya mereka tak hanya berpikir soal tugas mereka, tetapi juga menjaga pencitraan terhadap performa mereka.
