Partisipasi tersebut, jelas Risdal, masih kurang dari target yang diinginkan yaitu 90 persen. Apakah pada pemilu 2024 akan mengalami peningkatan, tetap atau justru bisa saja mengalami penurunan.
Hal tersebut, tentu akan menjadi persoalan tersendiri terutama bagi penyelenggara pemilu yakni KPU Kabupaten Bandung. Apalagi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilu itu adalah tingkat partisipasi masyarakat atau warga yang datang ke TPS untuk memberikan suaranya.
"Ya, salah satu indikator kesuksesan pemilu salah satunya adalah tingginya partisipasi warga untuk memberikan hak suaranya di TPS," jelasnya.
Risdal menjelaskan, untuk mencapai keberhasilan tersebut, tentu diperlukan upaya dan strategi yang jelas dan terukur dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Bandung.
"KPU harus lebih maksimal menginformasikan dan mensosialisasikan tentang tahapan dan mekanisme pemilu agar tingkat partisipasi pemilih yang datang ke TPS meningkat ditengah sikap apatis dan kejenuhan masyarakat terhadap hajat demokrasi ini," katanya.
Menurut Risdal, KPU Kabupaten Bandung dipastikan sudah melakukan upaya dengan mengadakan sosialisasi dengan berbagai elemen masyarakat baik ormas dan komunitas.
Namun, apakah informasi tersebut bisa sampai ke lapisan masyarakat terbawah, Perimeternya tidak bisa terukur secara lengkap dan akurat.
Oleh karena itu, pihaknya menyarankan dan mendorong kepada KPU Kabupaten Bandung untuk melakukan terobosan baru dan inovasi kreasi agar segala informasi terkait hajat demokrasi tersampaikan secara utuh kepada seluruh lapisan masyarakat.