Network
JURNAL SOREANG – Kebijakan dan pilihan-pilihan program yang dikeluarkan Kemenkes terkait dengan stunting dinilai kadang sering sulit diimplementasikan.
Komisi IX DPR RI tentu akan terus mengawal dan menjadi penjaga gawang atas kebijakan dan pilihan pilihan program yang sering kali sulit diimplentasikan itu. Bahwa semua stakeholder juga masyarakat diharapkan bisa saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam pencegahan stunting.
Pernyataan tersebut disampaikan Hj Netty Prasetiyani, anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam kesempatan Kampanye Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Kota yang diselenggarakan di Kopo Square Margahayu Tengah, Kec. Margahayu Kabupaten Bandung, Selasa 21 November 2023.
Baca Juga: RAMALAN CINTA ZODIAK 22 November 2023! Virgo, Cancer, dan Leo Pererat Ikatan dan Perkaya Hubungan
Dalam kegiatan ini hadir pula sebagai pembicara tokoh Masyarakat Kabupaten Bandung Dr. KH Ahmad Heryawan, Lc.M.Si, lalu ada Herman Melani, SH. MH sebagai Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya Provinsi Jawa Barat.
Selain memberikan penjelasan tentang gambaran betapa pentingnya semua pihak memberikan perhatian serius terhadap permasalahan stunting. Netty juga mengingatkan agar semua stakeholder juga masyarakat bisa saling berkoordinasi dan berkolaborasi.
Dalam kegiatan kampanye Percepatan Penurunan Stunting kali ini, Netty banyak bercerita tentang pertemuannya dengan Menteri Kesehatan. Membicarakan tentang program dan kebijakan stunting berdasarkan Permenkes dan Kepmenkes tentang penatalaksanaan penanganan stunting yang menyebutkan harus ada PDK di tingkat puskesmas dan PKMK di rumah sakit ketika bayi atau anak stunting ini harus dirujuk atau dalam perawatan.
