Network
JURNAL SOREANG - Tahun Anggaran 2024, total Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung ditetapkan mencapai Rp7,2 triliun. Jumlah itu meliputi APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp5,9 triliun dan belanja-belanja spesific grant yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik, dan insentif fiskal, sebesar Rp1,27 triliun.
RAPBD tersebut disepakati bersama dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Kabupaten Bandung dalam sidang paripurna, Senin 13 November 2023).
Menurut Bupati Bandung Dadang Supriatna, penyusunan Raperda APBD 2024 ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan prioritas Pemkab Bandung dan tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.
Baca Juga: 4 Destinasi Wisata di Kudus, Salah Satunya Sebagai Lokasi Syuting Gadis Kretek
"Alhamdulillah kami bersama DPRD telah menyepakati bahwa APBD 2024 sebesar Rp 7,2 triliun. Terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Bandung," kata Dadang Supriatna, usai Sidang Paripurna.
Pria yang akrab disapa Kang DS itu mengaku sangat bersyukur dan gembira karena APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 ini meningkat signifikan sebesar Rp2,5 triliun dibanding APBD murni Kabupaten Bandung tahun sebelumnya yang hanya Rp4,7 triliun.
"Alhamdulillah ada penambahan APBD yang signifikan karena kami ada peningkatan PAD (pendapatan asli daerah). Ini salah satunya mungkin karena berkah memuliakan para ulama dan para guru ngaji melalui pemberian insentif," kata politisi PKB itu sambil tersenyum.
Prioritas pembangunan APBD Kabupaten Bandung 2024, ucap Kang DS, telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
Baca Juga: BARU DIMULAI! Link Live Streaming Indonesia vs Panama, Babak Penyisihan Grup A Piala Dunia U-17 2023
Terdapat sembilan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan berdasarkan hasil konsultasi publik dan pertimbangan evaluasi pembangunan tahun 2022 dan 2023.
