Network
JURNAL SOREANG- Acara Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) mengungkit juga pencabutan Perda Wajib Belajar Diniyah yang dilakukan DPRD Kabupaten Bandung.
Pencabutan Perda itu sangat disayangkan hanya dengan alasan sudah ada UU Pondok Pesantren dan Perda Pesantren Kabupaten Bandung.
Salah satu materi penting dalam Perda Wajib Belajar Diniyah adalah lulusan SD dan SMP harus melampirkan ijazah Diniyah takmiliyah saat penerimaan peserta Didik Baru (PPDB).
"Kami juga menyayangkan adanya pencabutan Perda Wajib Belajar Diniyah ini hanya dengan alasan adanya UU maupun Perda Pesantren Kabupaten Bandung," kata
Wakil Ketua Komisi VIII DPR H. Ace Hasan Syadzily.
Saat sudah ada Perda pun, kata Ace, kondisi Diniyah Takmiliyah juga kurang diperhatikan pemerintah apalagi tanpa adanya Perda.
Kondisi sekolah Agama itu, kata Ace, dari dulu sampai sekarang belum banyak berubah karena memang bantuan pemerintah masih kurang.
"Bahkan ustaz dan ustazahnya juga tidak digaji tapi mereka ikhlas untuk mengajar anak-anak. Tempat belajarnya juga masih sangat sederhana bahkan numpang di musala atau masjid," katanya.
Namun jasa "sekolah agama" sangat besar dengan mendidik anak bangsa agar bisa membaca Alquran dan memahami hukum Islam seperti cara berwudhu maupun shalat.
"Perda Wajib Belajar Diniyah tidak bertentangan dengan UU Pesantren maupun Perda Pesantren Kabupaten Bandung sehingga seharusnya tak dicabut. Harus berjalan beriringan antara pesantren dan lembaga pendidikan Diniyah," ujarnya.
Sedangkan Kepala Kemenag Kabupaten Bandung Dr. H. Cece Hidayat menyatakan, potensi jumlah lembaga pendidikan diniyah dan pesantren di Kabupaten Bandung sangat hebat.
Namun mirisnya jumlah bantuan dan keberpihakan pemerintah kepada pendidikan Diniyah ini masih minim.
Acara Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR H. Ace Hasan Syadzily di Hotel Sutan Raja, Sabtu 28 Oktober 2023.
Baca Juga: Bantuan Honorarium Guru Diniyah Dialihkan ke Dinas Pendidikan, Ini yang Akan Dilakukan FKDT
Hadir Kasi Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kemenag Kabupaten Bandung H. Saripudin, M.Ag dan ratusan Pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dan pengelola Diniyah di Kabupaten Bandung.***
