Network
JURNAL SOREANG - Revitalisasi Pasar Desa Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih terus menuai pro dan kontra.
Dalam hal ini, para pedagang yang tergabung dalam Ikatan Warga Pasar Ciparay (IWPC) kukuh dalam pendiriannya, yakni meminta revitalisasi ditangguhkan.
Namun di sisi lain, pihak Pemerintah Desa Ciparay juga sudah melakukan serangkaian tahapan, diantaranya sejumlah perizinan, sosialisasi dan pembangunan tempat penampungan pasar sementara (TPPS).
Terkait persoalan yang terjadi, IWPC yang dikomandoi oleh Jefri Hero selaku Ketua Umum bersama perwakilan pedagang dan pengurus, kembali mendatangi Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Senin 29 Mei 2023.
Dalam kesempatan ini, Komisi B menerima kedua belah pihak untuk audensi seputar revitalisasi Pasar Desa Ciparay.
Agenda ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Yayat Hidayat, Pimpinan, dan Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung.
Baca Juga: Referensi PPDB 2023: 17 SMP Negeri Paling Unggulan Versi Kemdikbud di Kabupaten Temanggung
Turut hadir Kadisperdagin Dicky Anugerah, Disperkimtan, Dinas Lingkungan Hidup, Dishub, BKAD, Satpol PP, dan jajaran Setda yang mewakili, serta unsur Forkopimcam Ciparay.
Dihadiri juga Pemerintah Desa (Pemdes), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ciparay, dan unsur lainnya.
Ketua IWPC Jefri Hero mengatakan bahwa tujuan mereka mengadakan audensi dengan anggota DPRD Kabupaten Bandung berkaitan tentang permintaan penangguhan revitalisasi Pasar Desa Ciparay.
Baca Juga: Referensi PPDB 2023: 17 SMP Negeri Paling Unggulan Versi Kemdikbud di Kabupaten Temanggung
"IWPC adalah perkumpulan warga pedagang Pasar Ciparay. Di tahun 2018, muncul wacana akan ada revitalisasi pasar, dan itu sebelum Kepala Desa yang sekarang, dan termasuk saat itu semua terkena dampak pandemi Covid-19, ekonomi melemah, akhirnya rencana revitalisasi tidak jadi," ungkap Kang Jefri dalam pemaparannya saat audensi dengan Pemdes dan DPRD di Aula Komisi B, Senin siang.
Revitalisasi Pasar Desa Ciparay akan dijalankan, kata Jefry, padahal para pedagang baru saja memulihkan ekonomi.
"Dalam hal ini, kami tidak menolak, hanya meminta waktu dalam penangguhan yaitu di tahun 2025. Kami akan mengumpulkan dulu biayanya," tuturnya.
Baca Juga: Top 4 SMA Negeri dengan Skor UTBK Tertinggi di Kabupaten Temanggung, Cek untuk Referensi PPDB 2023
Dalam Musdes dan Musrenbang bersama tokoh masyarakat Ciparay, lanjut Jefri, pihaknya telah menawarkan opsi kepada Pemerintah Desa bahwa pedagang siap membayar Rp5 juta per kios.
Niat pemerintah itu sangatlah baik, tapi menurutnya harga kios saat ini yang mencapai ratusan juta rupiah lumayan cukup berat bagi pedagang.
"Harga kios yang ditawarkan saat ini mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, dan hal ini buat kami cukup berat dan besar," imbuh Kang Jefri.***
