Network
JURNAL SOREANG - Belum Cairnya sertifikasi guru non PNS menjadi kado pahit di momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) bagi tenaga pendidik di Kabupaten Bandung.
Para pahlawan tanpa jasa itu, tidak merasakan kemeriahan hardiknas dan juga hari raya idul Fitri karena anggaran sertifikasi tersebut, hingga saat ini belum cair.
Menanggapi hal tersebut Cecep Suhendar ketua fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bandung mengatakan, pihaknya sudah menerima keluhan terkait hal itu dari para guru honorer beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Polisi Perbarui Informasi: Pelaku Penembakan Kantor MUI Gunakan Senjata Jenis Air Gun
"Prihatin sih, dimomen hardiknas para tenaga pendidik harus menerima kado pahit karena sertifikasi guru non PNS belum juga cair," kata Cecep disela kegiatan sidang paripurna dalam rangka hari jadi kabupaten Bandung ke 382, Rabu 3 Mei 2023.
Menurut Cecep, pencairan sertifikasi guru non PNS tersebut memang sangat ditunggu oleh para guru honorer di Kabupaten Bandung.
"Seharusnya, momen Hardiknas seharusnya menjadi momentum untuk memberikan kado terbaik bagi para tenaga pendidik. Namun sayang, mereka malah menerima kado pahit," jelasnya.
Cecep mengatakan, pihaknya berharap kepada pemerintah melalui dinas pendidikan untuk mencari kejelasan kapan sertifikasi itu bisa cair.
Baca Juga: Polisi Sebut Pelaku Penembakan Kantor MUI Merupakan Residivis, Divonis 3 Bulan Penjara, Ini Kasusnya
“Ini merupakan kado pahit bagi tenaga pendidikan, semoga pemerintah pusat secepatnya bisa segera mencairkan," katanya.
Lebih lanjut Cecep mengatakan, komisi D DPRD Kabupaten Bandung akan melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan sertifikasi tersebut.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan agar segera permasalahkan tersebut segera mendapat kejelasan.
“Saya berharap Bupati Bandung melalui dinas pendidikan segera mengurus dan mencari tahu, agar sertifikasi guru non PNS itu mendapat kejelasan dan segera cair," tegasnya.
Baca Juga: Hasil Koordinasi dengan Densus 88, Polisi Sebut Penembak Kantor MUI Tak Masuk Jaringan Teroris
Adapun terkait program kurikulum merdeka kata Cecep, pihak ya berharap dinas pendidikan bisa menciptakan inovasi dalam pemberian materi pembelajaran.
Hal tersebut bisa terlaksana dengan baik, takkala, kesejahteraan tenaga pendidik khususnya non PNS mendapat perhatian utama.
“pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik agar penerapan kurikulum merdeka bisa berjalan optimal, bukan sebaliknya sertifikasi saja hingga kini belum juga cair," pungkasnya.***
