Network
Dikarenakan, kata Kang DS, hingga saat ini masih ada beberapa keraguan dalam pelaksanaan UU No 8/2016 maupun regulasi lainnya terkait penyandang disabilitas.
Baca Juga: TES IQ dan HUMOR: Tes IQ dengan 10 Teka-Teki Lucu Versi Mang Cepot dan Dawala, Cocok Seegarkan Otak
Khususnya dalam hal kewenangan antara pemda dan pemprov, serta nomenklatur pola penganggaran agar pemerintah daerah bisa lebih optimal dalam memberikan perhatian ke penyandang disabilitas.
"Kami berharap Komisi Nasional Disabilitas RI bisa memberikan pencerahan terkait regulasi maupun pola penganggaran untuk kaum disabilitas karena kita terbatas oleh kewenangan. Tapi apapun itu kendalanya kami sebagai pemerintah daerah harus ikut andil dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas," jelasnya.
Selain itu, lanjut Kang DS, diharapkan juga dengan hadirnya lembaga bisa memberikan gambaran dalam pola penganggaran yang pada akhirnya akan sesuai dengan UU No 8/2016.
Baca Juga: Tes IQ dan Logika: Bentuklah Batang Korek Api Membentuk Angka Sekecil Mungkin
"Jadi, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk tidak memperhatikan hak-hak dasar dari penyandang disabilitas, agar tidak terjadi kesenjangan sosial" tegasnya.
Kang DS menerangkan, hingga saat ini Pemkab Bandung telah menerima enam orang penyandang disabilitas yang lulus sebagai ASN.
Bahkan saat ini, paparnya, tengah digodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyandang Disabilitas yang diharapkan bisa disahkan pada tahun 2023.
Baca Juga: Tes IQ dan Logika: Bentuklah Batang Korek Api Membentuk Angka Sekecil Mungkin
