"Makanya, perlu ada bimtek khusus pemegang keuangan supaya tidak ketinggalan dalam pelaporan keuangan," sambungnya.
Baca Juga: Cek Kesiapan Mudik, Kapolda Jabar: Setiap Pospam akan Ada Gerai Vaksinasi
Bukan tanpa sebab Kang DS mengusulkan bimtek ASN agar sistem laporan keuangan Pemkab Bandung menjadi jauh lebih baik lagi.
Pasalnya, hal tersebut berkaitan dengan penilaian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Jawa Barat.
Ia menerangkan, DAU dan DAK yang sebelumnya dinilai berdasarkan jumlah kabupaten/kota di Jawa Barat, kini diubah menjadi berdasarkan jumlah penduduk.
Baca Juga: Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Kabupaten Sumedang, Senin 18 April 2022
Sehingga, lanjut Kang DS, akumulasi anggaran Provinsi Jawa Barat yang didapat dari dana pusat posisinya berada di atas Jawa Tengah dan sedikit lagi bisa mengimbangi Jawa Timur.
Menurutnya, hal itu menjadi angin segar dan sangat menggembirakan bagi warga Jawa Barat.
"Apalagi Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Bogor, sehingga perlu penyesuaian dalam penerimaan dana dari pusat tersebut," imbuh Kang DS. ***