Network
JURNAL SOREANG - Bupati Bandung Dadang Supriatna menginginkan Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka, di Kecamatan Nagreg, dapat segera beroperasi.
Namun, kang DS sapaan akrab Bupati Bandung meminta, tipping fee untuk pengelolaan sampahnya tidak terlalu memberatkan daerah.
"Tipping fee merupakan biaya pengembangan energi berbasis sampah. Jadi harus ada win win solution. Saya mengusulkan 50-50, 50 persen disubsidi Pemprov Jabar dan 50 persen Kabupaten Bandung," kata kang DS usai menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Jabar di Rumah Jabatan Bupati di Soreang, Kamis 20 Mei 2021.
Baca Juga: Peringati Harkitnas, Sahrul Gunawan: Pemuda Kabupaten Bandung Jangan Jadi Generasi Rebahan
Selain itu, kang DS juga meminta Pemprov Jabar memberikan perlakuan khusus kepada Kabupaten Bandung dari sisi Kompensasi Dampak Negatif (KDN). Sebab, mayoritas lahan TPPAS Legok Nangka berada di wilayah Kabupaten Bandung.
Menurut kang DS, adanya kunker dari Pansus II itu untuk percepatan operasionalisasi TPPAS Legok Nangka.
"Saya meminta untuk dipercepat, kalau bisa sebelum TPA Sarimukti ditutup. Kalau ini masih tidak ada kejelasan, kami akan melakukan langkah-langkah supaya penanganan sampah di Kabupaten Bandung bisa selesai," tegasnya.
Asisten perekonomian dan pembangunan (Ekbang) Kabupaten Bandung, Marlan mengungkapkan, penetapan tipping fee harus berdasar pada teknologi pengolahan sampah yang digunakan nantinya.
Baca Juga: Presiden Dorong Percepatan Pengembangan SDM Bertalenta Digital
"Kami sudah melakukan diskusi internal, bahwa yang paling menguntungkan dari sisi ekonomi itu menggunakan teknologi RDF (Refuse Derived Fuel)," aku Marlan.
