Network
JURNAL SOREANG - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Rukmana mengatakan, berdasarkan data yang masuk banyak pelanggaran terkait kewajiban perusahaan membayar THR (Tunjangan Hari Raya)
"Sedang kita tindaklanjuti, adanya laporan beberapa perusahaan yang tidak membayarkan THR. Jelas akan ada Sanski tegas," ungkap Rukmana kepada wartawan disela-sela kegiatannya di PT. Gistek, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Rabu 19 Mei 2021.
Rukmana menegaskan, ada sanksi tegas bagi perusahaan yang tak bayar THR. Di antaranya penghentian pelayanan publik, seperti ijin dan lain sebagainya.
Baca Juga: Subhanallah..Tertimbun Reruntuhan Selama 7 Jam, Bocah di Gaza Palestina ini Selamat
"Perusahaan itu wajib melakukan pembayaran THR kepada buruhnya," papar Rukmana.
Rukmana menyebutkan, PT. Gistex salah satu pabrik textile patut dicontoh oleh perusahaan lainnya.
Pasalnya kata Rukmana, PT Gistek salah satu perusahaan, dimana ditengah Wabah Covid-19, masih bisa membayarkan THR kepada karyawannya.
"Gistex ini di tengah pandemi Covid-19 tidak ada PHK (pemutusan hubungan kerja). Walaupun ekspor atau penjualannya hanya 60 persen," jelas Rukmana.
Pihaknya menilai, PT Gistex ini cukup stabil dalam menjalankan operasional perusahaannya di Kabupaten Bandung dari sekian banyak perusahaan lainnya.
"Perusahaan-perusahaan lainnya bisa belajar, bagaimana disaat pandemi Covid-19, perusahaan bisa tetap stabil," tutur Rukmana.
Dalam hal ini, ia juga turut memberikan apresiasi terhadap perusahaan lainnya yang turut memberikan THR kepada para karyawannya pada jelang Idulfitri lalu.
"Jika ada perusahan yang belum atau tidak membayarkan THR, Kita juga membuka posko pengaduan, karena masih ada perusahaan yang tak bayar THR," terang Rukmana.
Baca Juga: Askab PSSI Kabupaten Bandung Dukung Rencana Pembenahan Regulasi SJH, Ini Penjelasan Kang Gun Gun
Rukmana juga sempat mengetahui ada di antara perusahaan yang sudah membuat kesepakatan antara pengusaha dengan perwakilan buruhnya.
"Tiba-tiba ada buruh yang tidak tahu, kemudian mengadukan ke posko pengaduan. Setelah dicek ke perusahaan, ternyata ada kesepakatan. Ada kejadian seperti itu," imbuh Rukmana.***
