Network
JURNAL SOREANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) tingkat Kabupaten Bandung, Rabu 31 Maret 2021.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Kabupaten Bandung H Sugianto mengatakan, pelaksanaan musrembang jangan dikesankan memprioritaskan pembangunan fisik.
"Musrembang ini jangan selalu dikesani bagaimana kita memprioritaskan pembangunan dibidang fisik saja, itu catatan," kata Sugianto usai menghadiri Musrembang tingkat Kabupaten Bandung di Soreang.
Kalau bidang fisik, kata Sugianto, memang sudah jelas mulai target, perencanaan. Oleh karena itu, ada sisi lain yang harus menjadi perhatian dalam musrembang.
"Karena pembangunan fisik sudah jelas rencana dan targetnya, maka ada sisi lain yang wajib diperhatikan oleh stakeholder dan pemangku kebijakan agar memperlihatkan situasi kondisi teraktual di masyarakat," jelasnya.
Sugianto menjelaskan, sisi lain dari bidang pembangunan fisik memang wajib diperhatikan semua stakeholder dan para pemangku kebijakan.
"Kondisi teraktual di masyarakat, salah satu contohnya tentang maraknya peredaran bang emok. Sehingga, perlu solusi yang dilakukan bank daerah," tuturnya.
Hal itu, kata Sugianto bisa ditangani ketika ada peran dari bank daerah yang ada di Kabupaten Bandung. Sehingga, permasalah dengan maraknya bank emok bisa teratasi.
Baca Juga: Jelang Ramadhan 2021, Kang Emil: Jawa Barat Butuh Fatwa Ulama Menghadapi Ibadah Ramadhan
"Bank daerah harus bisa menciptakan solusi, dengan memberikan pinjaman atau keridit tanpa anggunan. Dan memang itu, sudah ada dari bank BJB," katanya.
Tinggal, program tersebut lebih ditingkatkan oleh bank milik daerah Kabupaten Bandung.
"Itu akan menjadi solusi dalam pemulihan ekonomi masyarakat dan pemerintah bisa mendorong hal itu dengan pendampingan modal kepada bank milik daerah," akunya.
Selain sektor ekonomi, isu aktual lain terkait pernikahan dini. Sehingga, hal tersebut akan mempengaruhi perekonomian masyarakat.
"Ketika pernikahan usia dini berujung pada penceraian karena faktor ekonomi, maka akan multi efek dan mempengaruhi kehidupan dalam tatan sosial dan keagamaan," akunya.
Sugianto menambahakan, faktor lain adalah terkait harga hasil pertanian di Kabupaten Bandung yang luput dari perhatian semua. Sehingga, perlu intervensi semua pihak.
"Semua harga hasil produksi pertanian luput dari perhatian, sehingga perlu intervensi semua pihak diantaranya aspartan, dinas terkait dan perbankan," katanya.
Sugianto menegaskan, untuk memberikan solusi hal tersebut. Maka, perlu dibentuk badan dan anak perusahaan disetiap wilayah untuk menyalurkan produksi ke pasar nasional ataupun lokal.
"Produk hasil pertanian masyarakat harus dijamin bagaimana pemasaraannya, itu jadi harapan kami dalam solusi perekonomian masyarakat," tegasnya.***
