Network
Selain itu juga untuk memberikan kemudahan akses pada satu lokasi serta percepatan proses layanan bagi masyarakat.
“Juga untuk mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik, mewujudkan layanan publik yang terintegrasi dan berintegritas dan memberikan kemudahan berusaha,” urai Ruli Hadiana.
Baca Juga: Viral Video Ajakan Jihad melalui Adzan, Polisi Akhirnya Turun Tangan
Adapun ke-18 lembaga pemerintahan yang melakukan kerjasama, yaitu Pemprov Jabar, BNN Jabar, Pengadilan Agama Soreang Kelas II, Kejari Kabupaten Bandung, Imigrasi Kelas I TPI Bandung, BPN Kabupaten Bandung, Polresta Bandung, KPP Pratama Soreang, dan KPP Pratama Majalaya.
Selain itu, Kemenag Kabupaten Bandung, bjb Cabang Soreang, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, PT. Taspen Kantor Cabang Utama Bandung, PT. Jasaraharja (Persero) Kantor Cabang Kabupaten Bandung, PDAM Tirtaraharja, BBPOM Bandung, INI Kabupaten Bandung dan IAI.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengutarakan, memandang positif adanya mal pelayanan publik tersebut.
Baca Juga: Akibat Hujan Deras, Jalur Bandung-Cianjur kembali Terputus Akibat Tanah Longsor Tutupi Badan Jalan
“Bukan hanya di Kabupaten Bandung, negara kita bersaing bagaimana pelayanan publik bisa lebih cepat dan efisien. Apa yang dilakukan di wilayah ini tentu harus terus kita dorong,” ucap Sekda Jabar.***
