JURNAL SOREANG - Informasi Bupati Bandung dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh aliansi anti korupsi Kabupaten Bandung terus berkembang dan sorotan semua pihak.
Kang DS sapaan akrab Bupati Bandung dilaporkan oleh aktivis pemuda Bandung Raya terkait dugaan gratifikasi.
Selain aktivis pemuda Bandung Raya, warga aliansi anti korupsi dan komite pencegahan korupsi Jawa Barat juga melaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum pejabat Pemkab Bandung.
Baca Juga: Ternyata Banyak Tanggal Merahnya! Cek Jadwal Hari Libur Nasional di Bulan Juni 2023, Kapan saja Ya?
Menanggapi hal tersebut, Asep B Kurnia salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Bandung menjelaskan, polemik laporan tersebut harus segera dituntaskan oleh Dadang Supriatna sebagai bupati Bandung.
Aa Maung sapaan akrab Asep B Kurnia meminta Bupati Bandung untuk melaporkan balik pelapor tersebut ke polisi, jika hal tersebut membuat gaduh dan bupati tidak merasa melakukan.
''Sebaiknya Kang DS segera laporkan balik orang yang melaporkannya ke KPK,'' kata Aa Maung saat dihubungi Jurnal Soreang, Rabu 31 Mei 2023.
Menurut Aa Maung, pihak yang mengatasnamakan aktivis pemuda Bandung Raya, warga asliansi anti korupsi dan komite pencegahan korupsi telah melaporkan dugaan gratifikasi dan tindak pindana korupsi.
Baca Juga: Jelang Idul Adha 2023, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Adakan Pelatihan Pengelolaan Hewan Kurban
Aa menjelaskan, Bupati Bandung jangan menganggap remeh hal tersebut karena polemik isu tersebut terus bergulir.
"Hal ini sangat berkaitan dengan nama baik Bupati Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung dan juga masyarakat Kabupaten Bandung," jelasnya.
Lebih lanjut Aa Maung Mengatakan, polemik isu tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan ASN pemkab Bandung.
''Bagaimana roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik jika ASN selaku pelaksana di lapangan resah dan terus bergunjing soal kasus pelaporan ke KPK itu,'' akunya.
Baca Juga: Hasil Thailand Open 2023, Rabu, 31 Mei 2023, Dua Wakil Indonesia Lolos ke 16 Besar
Selain itu, polemik itu akanenggangu terhadap iklim invetasi di kabupaten Bandung, karena para investor akan merasa takut untuk berinvestasi.
''Investor akan banyak yang batal berinvestasi lantaran khawatir akan tersangkut kasus serupa dengan KPK,'' tegasnya.
Dengan demikian, Aa Maung menambahkan, jika benar Bupati tidak merasa atas tuduhan tersebut, maka, laporkan balik para pelapor tersebut.
''Jika memang yakin kang DS tidak pernah menerima gratifikasi, atau melakukan tindak pindana korupsi. Maka, orang yang melaporkannya ke KPK laporkan balik, agar terang benderang," pungkasnya.
Baca Juga: Hasil Thailand Open 2023, Rabu, 31 Mei 2023, Ini Dia Wakil Pertama Indonesia Lolos ke 16 Besar
Sebelumnya diberitakan, Puluhan warga Kabupaten Bandung yang tergabung di aliansi anti korupsi mendatangi gedung komisi pemberantas korupsi (KPK) di Jakarta, Senin 29 Mei 2023.
Puluhan masa tersebut menggelar orasi untuk menyampaikan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bandung.
Aliansi anti korupsi Kabupaten Bandung, mendorong KPK untuk menindak tegas oknum pejabat yang menggarong uang rakyat di pemkab Bandung.
Masa menduga tindakan oknum pejabat di pemkab Bandung perlu ditindak tegas KPK, oleh karena itu, selain menggelar aksi orasi juga menyampaikan beberapa laporan terkait dugaan korupsi.
Baca Juga: Presiden Terima Pansel Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner OJK, Ada 2 Jabatan Baru
Hal tersebut dikatakan Piar Pratama Samsudin ketua umum komite pencegahan korupsi Jawa Barat, orasi ini digelar agar KPK turun ke kabupaten Bandung untuk menindak oknum pejabat yang menggarong uang rakyat.
"Kami berharap KPK turun ke kabupaten Bandung untuk menindak oknum pejabat yang korup, saya sudah menyampaikan laporan resmi berikut bukti agar ditindaklanjut," kata Piar saat dihubungi Jurnal Soreang, Senin 29 Mei 2023 malam.
Piar menjelaskan, aksi yang digelar puluhan masa di depan gedung KPK menjadi perhatian publik, sehingga mengundang beberapa media dan juga disambut staff humas KPK.
"Alhamdulillah, aksi kita diterima oleh staff humas KPK. Sehingga kami memberikan bukti tambahan dari laporan yang sebelumnya sudah diberikan," jelasnya.
Baca Juga: Audensi Pedagang Pasar Banjaran Menjadi Polemik Wakil Rakyat, Ada Apa dengan DPRD Kabupaten Bandung?
Para penggiat anti korupsi tersebut, menggelar aksi di depan gedung merah putih sebagai laporan dan dukungan kepada KPK untuk menindak oknum pejabat pemkab Bandung.
"Betul, aksi orasi ini digelar sebagai laporan dan dukungan kepada KPK untuk menindak pelaku korupsi di kabupaten Bandung," tegasnya.***