JURNAL SOREANG - Rusaknya beberapa titik Infrastruktur di wilayah Ibu kota Kabupaten Bandung, dikeluhkan Masyarakat dan pengguna kendaraan.
Menanggapi hal tersebut, ketua komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Yanto Setianto, mengatakan, keterlambatan pembangunan tahun anggaran 2021 memang terdampak pandemi Covid-19.
Menurutnya, beberapa anggaran di refocusing untuk pembiayaan tenaga medis dan vaksinasi covid-19.
Baca Juga: Dituding Selingkuh dengan Tisya Erni, Sule Mengaku Tak Pernah Khianati Natalie Holscher
Baca Juga: Impor Pangan Meningkat Tajam dan Produksi Perikanan Terganggu, PKS Minta Pemerintah Waspada
"Ya, salah satu anggaran yang terkena refocusing pembangunan, peningkatan dan perbaikan Infrastruktur khususnya program tahun 2020," kata Yanto saat dihubungi Jurnal Soreang, Rabu 21 April 2021.
Yanto menjelaskan, banyak faktor penghambat realisasi pembangunan diantaranya dampak pandemi covid-19 dan kekosongan jabatan bupati.
"Banyak faktor yang memperhambat terlaksananya program tahun 2021, diantaranya kekosongan jabatan bupati," jelasnya.
Oleh karena itu, kata Yanto, pembangunan di Kabupaten Bandung terhambat termasuk anggaran Dinas PUTR ataupun Disperkimtan.
"Memang kekosongan jabatan bupati, salahsatu penghambat terealisasinya anggaran tahun 2021," tuturnya.
Baca Juga: Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Tantang Menteri Agama RI Gus Yaqut Diskusi Keagamaan
Baca Juga: Ikatan Cinta Rabu 21 April 2021: Elsa Tega Jual Kehormatannya, Al dan Angga membuat Rencana Baru
Yanto menambahkan, seperti diketahui beberapa waktu lalu jabatan bupati sudah dilantik. Sehingga, seluruh anggaran bisa direalisasikan.
"Sekarang Pj bupati sudah dilantik, jadi tidak ada alasan anggaran tidak cair," jelasnya.
Banyaknya infrastruktur jalan yang rusak, pihaknya berharap kepada dinas terkait dalam hal ini DPUTR bisa merealisasikan program pemeliharaan.
"Karena sudah ada penjabat bupati, jadi tidak ada alasan anggaran pemeliharaan tidak terealisasi," katanya.
Yanto menegaskan, pihak PUTR ke depan harus menciptakan terobosan baru untuk mengantisifasi hambatan dalam perbaikan atau pemeliharaan jalan.
"DPUTR Harus punya terobosan, untuk anggaran pemeliharaan jalan diantaranya penyediaan peralatan, tenaga kerja dan bahan baku," katanya.
Sehingga, kata Yanto, bisa mengantisipasi kendala pemeliharaan jalan yang rusak.
"Jadi, kalau ada jalan rusak 5 m2 tidak lagi melapisi hotmix seluas 2 km. cukup menambal yang rusak saja," tuturnya.
Sehingga, lanjut Yanto, dengan adanya terobosan baru dan membuka layanan pengaduan jalan rusak. Bisa memberikan jaminan dalam perawatan jalan.
"Untuk program pemeliharaan jalan harus tetap berjalan, agar jalan di Kabupaten Bandung terjamin perwatan dan pemeliharaannya. Sehingga, tidak ada lagi keluhan jalan rusak," pungkasnya.***