JURNAL SOREANG - Kelangkaan Ketersediaan pupuk masih menjadi keluhan para petani di Kabupaten Bandung.
Dengan terjadinya Kelangkaan pupuk, para petani berharap pemerintah bergerak cepat untuk menangani persoalan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Bandung Yayat Sudayat, mengatakan, pihaknya ikut prihatin atas kondisi kelangkaan pupuk.
Oleh karena itu, Politisi Partai Demokrat itu meminta kepada Pemerintah untuk segera mencari solusi dan tidak mempersulit petani dengan kelangkaan pupuk.
"Di Kabupaten Bandung ini mayoritas kaum buruh dan petani. Jadi problem petani harus jadi prioritas," kata Yayat kepada Jurnal Soreang, Senin 25 Januari 2021.
"nggaran sudah dianggarkan, jadi bisa dialokasikan. Karena kondisi yang terjadi, kasihan para petani," jelasnya.
Yayat menyarankan, prosedur untuk mendapatkan pupuk jangan terlalu dipersulit, mengingat 90 persen wilayah di Kabupaten Bandung terdiri dari lahan pertanian dan perkebunan sehingga petani menjadi tulang punggung di bidang agraria ini.
"Kelangkaan pupuk ini harus segera dicarikan solusinya. Kelangkaan pupuk ini menjadi keluhan masyarakat yang merasa dimarjinalkan," tuturnya.
Ia berharap, Pemerintah harus bisa segera mencari solusi atas kondisi yang terjadi. Tak dapat dipungkiri, kaum petani perlu penghidupan seperti halnya masyarakat lainnya.
Apalagi, lanjutnya, Kabupaten Bandung dengan penduduk mayoritas petani dan buruh yang bercocok tanam.
"Jadi harus prioritas, karena mayoritas petani. Mereka sangat membutuhkan pupuk, dalam bercocok tanam," tegasnya.
Yayat mengakui, Pihaknya amat sering menerima keluhan dari masyarakat. Baik secara langsung maupun melalui media sosial.
"Warga, khususnya kaum petani, mengeluh dan mempertanyakan alasan di balik langkanya pupuk di pasaran," akunya.
"Mendengar keluhan dari masyarakat, tentunya saya wajib hadir di tengah tengah mereka. Sebagai Wakil Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Dinas Pertanian ini menjadi mitra kami," jelasnya.
Sebagai tindak lanjut dari laporan dan keluhan tersebut. Pihaknya langsung sigap berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pertanian untuk menanyakan kondisi yang terjadi.
"Dari sana, dirinya mendapatkan informasi dan data toko pupuk yang berada di Kabupaten Bandung," katanya.
Berdasarkan keterangan yang didapat, ternyata ada pengurangan sebesar 65 persen dari Pemerintah Pusat untuk seluruh wilayah Indonesia tanpa alasan yang jelas. Ditambah, aturan saat ini petani harus memiliki Kartu Tani.
Dirinya menilai berbagai alasan tersebut, membuat para petani menganggap persyaratan untuk bercocok tanam menjadi berbelit dan rumit.
"Terkait kelangkaan pupuk yang terjadi, saya dari Komisi B dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan terhadap Dinas terkait atas kondisi yang terjadi di lapangan," tuturnya.
Pihaknya juga meminta kepada Pemerintah di tiap Kecamatan untuk menyediakan pupuk berdasarkan stok kebutuhannya masing-masing dan digunakan betul-betul untuk pertanian di daerahnya.
Kata Yayat, luas lahan yang digunakan petani setiap tahunnya bisa dicek ke lapangan. Dengan pengecekan tersebut, mempermudah Pemerintah untuk mencatat kebutuhan pupuk bagi para petani di wilayahnya.
"Kalau stok ada, akan membuat para petani ini merasa nyaman dengan adanya stok ini. Walaupun tiap daerah kebutuhan pupuk ini berbeda, namun setidaknya ada stok pupuk ini," ucapnya.
Yayat menambahkan, Pemerintah seyogyanya memperhatikan kaum buruh dan kaum petani. Jangan sampai keinginan mendapatkan pupuk dipersulit.
Pihaknya menilai, kaum buruh dan kaum petani juga layak untuk hidup sehat, walaupun dalam kesehariannya kurang memperhatikan kesehatan.
"Harusnya Pemerintah bertanggung jawab supaya anak dan keluarga mereka nanti menjadi orang yang berhasil," harapnya.
"Saya tegaskan, Pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan kaum buruh dan petani. Agar mereka mendapat kemudahan untuk perubahan masa depan," pungkasnya.***