Dalam hal ini, pembelajaran dilakukan secara integratif, kontekstual, dan adaptif, baik melalui muatan lokal maupun ekstrakurikuler. Adapun sasaran dari pendekatan tersebut meliputi 1) komunitas tutur; 2) guru, kepala sekolah, dan pengawas; serta 3) siswa.
Hafidz menuturkan bahwa program revitalisasi telah dilaksanakan secara fokus, berkelanjutan, dan berkolaborasi. Sejak tahun 2021 dimulai pada tiga provinsi untuk 5 bahasa daerah, tahun 2022 di 13 provinsi dengan sasaran 39 bahasa daerah.
Tahun 2023 di 26 provinsi dengan sasaran 72 bahasa daerah. Serta tahun 2024 meningkat di seluruh provinsi dengan sasaran 93 bahasa daerah.
“Kegiatan ini dijadikan sebagai implementasi program Merdeka Belajar episode ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah, sekaligus menjadi bukti keseriusan Pemerintah untuk melestarikan salah satu kekayaan dunia agar tidak punah, yaitu bahasa daerah,” pungkas Hafidz.
Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Arif Fadillah, menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif pelindungan dan pelestarian bahasa daerah ini.
“Jangan sampai bahasa daerah ini punah. Kita tidak ingin anak-anak kita tidak tahu tentang bahasa Ibu mereka. Untuk itu dalam program ini dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar memiliki satu visi,” tutur Arif.
Baca Juga: Lokakarya Penerjemahan Bahasa Daerah Fasilitasi UNESCO, Berikut Tujuannya Termasuk untuk Anak
Dalam laporannya, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, Rahmat, menyampaikan bahwa program Revitalisasi Bahasa Daerah akan melalui serangkaian tahapan. Dimulai dari rapat koordinasi sebagai titik awal, hingga nantinya akan bermuara pada Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI).